Menteri Pertahanan negara-negara NATO membahas sebuah usulan Jerman untuk membentuk zona keamanan internasional di wilayah perbatasan Suriah dan Turki. Rencana dari menteri Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer ini berarti bahwa pasukan PBB akan dikirim ke Suriah Utara.
Kepala NATO Stoltenberg mengatakan bahwa dia telah membahas rencana tersebut dengan menteri Jerman. Belanda belum begitu antusias. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka akan menghargai jika negara-negara Eropa melakukan lebih banyak di wilayah tersebut, tetapi Amerika sendiri tidak ingin mengirim pasukan militer. Sejauh mana misi pasukan penjaga perdamaian biru ini akan diperbesar, belum dijelaskan oleh menteri Jerman.
Stoltenberg mengakui bahwa situasinya kompleks. Namun ia menyoroti kekuatan kerja sama yang dimiliki NATO secara keseluruhan dan keberhasilan yang telah dicapai melalui organisasi tersebut. Sudah juga ada pembicaraan mengenai isu ini di berbagai tingkatan dengan pihak Turki.
Belum jelas apakah misi Eropa atau internasional seperti itu akan menggantikan operasi Turki-Rusia yang saat ini berlangsung di Suriah utara, yang berfokus pada pengusiran milisi Kurdi.
Parlemen Eropa telah menyerukan sanksi dan larangan visa bagi pejabat Turki yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Suriah Utara. Dalam sebuah resolusi, para anggota parlemen juga meminta agar dipertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Turki dan penghentian keuntungan perdagangan untuk produk pertanian Turki.
Parlemen Eropa di Strasbourg mengutuk intervensi militer Turki dengan keras, dan mendukung pembentukan zona keamanan di Suriah utara di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Parlemen menolak rencana Turki untuk membentuk "zona keamanan yang disebut" di perbatasan timur laut dan khawatir akan adanya "pendudukan Turki yang dilegalkan" di zona tersebut. Parlemen juga menunjuk pada bahaya kebangkitan kembali ISIS mengingat laporan tentang ratusan pejuang Suriah yang kabur.