Pelapor parlemen, anggota EVP Axel Voss, ingin agar hanya perusahaan dengan lebih dari 3000 karyawan yang diwajibkan melaporkan informasi keberlanjutan. Dalam rencana saat ini, ambang batasnya masih di 1000 karyawan. Voss berpendapat pendekatan yang lebih ketat ini memberikan tekanan berlebihan pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
Menurut Voss, kewajiban pelaporan juga sebaiknya dibatasi hanya pada penyampaian informasi kepada institusi Eropa. Baru pada tahap selanjutnya perusahaan bisa diwajibkan untuk benar-benar mengubah operasional mereka. Dengan demikian dia berharap bisa menemukan keseimbangan antara keberlanjutan dan kelayakan ekonomi.
Usulan ini adalah bagian dari revisi Omnibus atas aturan dan prosedur UE. Proses ini dimulai berdasarkan rekomendasi mantan Komisaris UE Mario Draghi, yang tahun lalu mendorong ekonomi Eropa yang lebih kompetitif.
Di dalam institusi Eropa, garis kebijakan Voss mendapatkan dukungan luas. Baik di Dewan Menteri maupun di sebagian besar fraksi Parlemen Eropa ada dukungan untuk mengurangi beban regulasi dan menurunkan beban bagi perusahaan. Hal ini terutama dari partai-partai kanan-tengah dan liberal.
Penentang, terutama dari kubu kiri dan progresif-liberal, berpendapat UE tidak boleh menyerah pada tekanan dunia usaha. Mereka ingin UE mempertahankan pengawasan yang mengikat terhadap kebijakan keberlanjutan, bahkan untuk perusahaan kecil. Menurut mereka, kontrol pemerintah tetap diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan.
Negosiasi mengenai undang-undang Omnibus masih berlangsung intens. Menurut sang kristen demokrat Voss, UE harus waspada terhadap pendekatan keberlanjutan yang terlalu birokratis. "Kita harus menyederhanakan tanpa melemahkan," ujarnya sebelumnya dalam sebuah pernyataan pers.