Pemerintahan Hongaria yang dipimpin oleh partai konservatif Fidesz dalam laporan tersebut dituduh secara struktural merusak nilai-nilai Eropa. Nilai-nilai itu, menurut kelompok kerja, dibagikan oleh sebagian besar negara anggota UE lainnya. Kelompok ini menyebutkan antara lain pembatasan hak-hak minoritas, pembatasan kebebasan pers, dan pengecualian organisasi independen.
Perdana Menteri Orbán telah bertahun-tahun menolak banyak usulan UE. Menurut kelompok kerja, ia berulang kali memblokir sanksi terhadap Rusia dan pemberian bantuan kepada Ukraina. Ia juga menolak pernyataan UE yang mengecam Moskow. Hal ini menimbulkan frustrasi di antara para pemimpin pemerintahan Eropa dan reaksi keras di Parlemen Eropa.
Di beberapa negara anggota UE, dukungan terhadap usulan untuk menekan keuangan Hongaria terus tumbuh. Pendukung pendekatan ini beranggapan UE dapat menahan dana dari dana Eropa selama Hongaria menyimpang dari arah bersama.
Kelompok kerja dipimpin oleh anggota Parlemen Eropa asal Belanda, Tineke Strik (GroenLinks/PvdA). Setelah kunjungan ke Hongaria, ia mengatakan negara tersebut "dengan cepat bergerak ke arah yang salah." Menurutnya, laporan tersebut menunjukkan kemunduran serius dalam negara hukum, independensi hakim, dan perlindungan minoritas. Perkembangan ini menurutnya membenarkan intervensi oleh UE.
Selama kunjungan kelompok kerja ke Hongaria, sejumlah pertemuan dengan pejabat pemerintah ditolak. Partai pendukung pemerintah di Parlemen Eropa juga tidak bekerja sama. Menurut kelompok kerja, hal ini menunjukkan kurangnya kesediaan untuk berdialog dan berkolaborasi dari otoritas Hongaria.
Juru bicara pemerintahan Hongaria menyebut kunjungan kelompok kerja sebagai contoh "campur tangan UE" dan menyatakan bahwa anggota Parlemen Eropa tidak bekerja secara objektif.