Di semua negara UE harus ada upah minimum yang cukup untuk biaya hidup dan yang menghasilkan standar hidup yang layak. Itulah yang didorong oleh Parlemen Eropa setelah negosiasi dengan negara-negara anggota UE. Anggota Parlemen Eropa Agnes Jongerius (PvdA) ingin agar tindakan cepat diambil karena harga yang terus meningkat.
Parlemen Eropa menyetujui undang-undang khusus pada hari Rabu yang bertujuan memastikan upah minimum yang memadai. Negara-negara UE tetap menentukan sendiri besaran upah minimum, tetapi mulai sekarang harus menjamin bahwa upah tersebut cukup untuk mendukung warga mereka.
Pedoman baru ini berlaku untuk semua pekerja UE yang memiliki kontrak kerja atau hubungan kerja. Negara-negara yang upah minimumnya sudah dilindungi melalui perjanjian kerja bersama (seperti Belanda) tidak diwajibkan menerapkan aturan baru ini secara menyeluruh.
Undang-undang yang disahkan juga mengatur bahwa negara-negara dengan sedikit perjanjian kerja bersama dan serikat pekerja yang lemah harus menyusun rencana aksi untuk meningkatkan perjanjian upah kolektif, bersama para mitra sosial. Mereka juga harus membangun sistem penegakan untuk mengatasi penyalahgunaan subkontrak, pekerja lepas palsu, lembur yang tidak terdaftar, atau peningkatan beban kerja.
Anggota Parlemen Eropa Agnes Jongerius (PvdA) adalah pelapor UE mengenai upah minimum ini. Berkat dia pula undang-undang baru ini berhasil dibuat. Dia menganggap penting agar langkah-langkah lanjutan segera diambil.
"Harga bahan makanan, tagihan energi, dan perumahan melonjak," kata Jongerius. "Orang benar-benar kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita tidak boleh menunda lagi, karena pekerjaan harus kembali memberikan penghasilan yang layak."