Parlemen Eropa berpendapat bahwa Perdana Menteri Ceko Babis tidak lagi boleh bernegosiasi dalam Uni Eropa mengenai subsidi untuk perusahaan agraris miliknya sendiri. Parlemen Eropa menilai bahwa Uni Eropa kini seharusnya segera mengaktifkan prosedur sanksi baru dari 'mekanisme kondisionalitas'.
Babis adalah pendiri dan pemilik Agrofert, sebuah konglomerat yang terdiri dari lebih dari 200 perusahaan agraris yang berbeda. Ia memang telah menyerahkan manajemen sehari-hari kepada dua holding, namun pada akhirnya ia tetap menjadi pihak yang memiliki kepentingan. Agrofert juga termasuk salah satu penerima subsidi pertanian Uni Eropa terbesar.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Lara Wolters (PvdA) ikut menulis resolusi tersebut. “Babis menyalahgunakan posisinya di meja perundingan Eropa untuk mengambil keuntungan dari pembagian uang Eropa. Itu buruk untuk kepercayaan pembayar pajak Eropa terhadap Uni Eropa. Oleh karena itu resolusi ini mengatakan bahwa Komisi Eropa tidak boleh ragu menggunakan kekuatan barunya.”
Dalam sebuah resolusi (505 suara setuju, 30 menolak, 155 abstain), anggota Parlemen Eropa menyayangkan bahwa pemerintah Ceko mencoba melegalkan konflik kepentingan Babiš. Mereka juga tidak setuju dengan metode sanksi yang ingin diterapkan Komisi Eropa, yaitu menahan subsidi Uni Eropa untuk proyek-proyek di Ceko. Menurut para politisi Uni Eropa, hal ini justru akan merugikan warga Ceko.
Mereka menekankan bahwa “warga dan pembayar pajak Ceko tidak boleh menanggung akibat akibat konflik kepentingan Perdana Menteri Babiš dan menuntut agar perusahaan-perusahaan dari grup Agrofert mengembalikan semua subsidi yang diterima secara tidak sah.”
Anggota Parlemen Eropa berpendapat bahwa Ketua Komisi Ursula von der Leyen kini ‘akhirnya’ harus mengaktifkan mekanisme kondisionalitas untuk melindungi anggaran Uni. Mekanisme tersebut dibuat beberapa tahun lalu sebagai langkah terakhir untuk sementara mencabut hak suara di Uni bagi pelanggar prinsip negara hukum seperti nasionalis Hungaria Orbán dan konservatif Polandia.
Sampai saat ini, para kepala negara dan pemerintahan menolak pendekatan tegas tersebut, juga terhadap Hongaria, sehingga para Komisaris Eropa belum berani menerapkannya terhadap Ceko.