Dengan demikian, arah ekonomi Uni Eropa terlihat bergeser: sebelumnya norma yang semakin ketat diterapkan, kini justru dilonggarkan. Presiden Komisi Ursula von der Leyen mengatakan bahwa akibat perang Rusia terhadap Ukraina dan tarif impor baru Amerika Serikat, negara-negara UE harus lebih mengatur ekonomi mereka sendiri.
UE dengan ini mengambil arah berbeda dibandingkan beberapa tahun terakhir. Saat itu, justru aturan iklim baru dan kewajiban keberlanjutan diberlakukan, antara lain melalui Green Deal. Oleh karena itu, dalam laporan Omnibus kini beragam peraturan terkait Green Deal, Lingkungan, Keberlanjutan, Hak Asasi Manusia, dan Urusan Sosial dicabut atau dilonggarkan.
Kelompok tengah-kanan EVP di Parlemen memilih untuk tidak melonggarkan undang-undang yang dikritik bersama partai tengah-kiri sedikit demi sedikit, melainkan bersama faksi kanan dan ekstrem kanan mereka memangkas peraturan secara jauh lebih besar. Ini dianggap sebagai perpecahan dari kerja sama sebelumnya di Parlemen dan tanda pergeseran hubungan politik.
Perusahaan nantinya tidak perlu lagi menyusun rencana untuk menyelaraskan operasional mereka dengan kesepakatan iklim internasional. Aturan terkait kewajiban perawatan juga mengalami kemunduran yang signifikan. Para pendukung menyebut hasil ini sebagai langkah penting untuk mengurangi beban administrasi. Mereka berpendapat kewajiban yang lebih sedikit diperlukan agar bisa bersaing lebih baik.
Kaum Hijau, sosialis, dan organisasi masyarakat menyebut keputusan ini sebagai “kemunduran” atau bahkan menyebutnya “hari kelam” bagi kebijakan iklim Eropa. Menurut mereka, kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia dan alam tersebut justru diruntuhkan. Mereka mengatakan kerja sama dengan ekstrem kanan ini menyebabkan kegelisahan; dengan demikian "cordon sanitaire" lama dilepaskan.
"Dengan kerja sama terbuka dengan ekstrem kanan, kaum kristen demokrat Eropa telah memperlihatkan apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Bukan untuk kepedulian satu sama lain, melainkan untuk ekonomi yang mengikis dan mengeksploitasi," kata anggota Parlemen Eropa asal Belanda Lara Wolters (S&D/PvdA), salah satu perancang aturan yang kini dibatalkan.
"Hilang sudah tanggung jawab perusahaan minyak, hilang keadilan bagi korban perbudakan modern, hilang pula pengambilan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan iklim. Perusahaan yang ingin berbuat baik tetap tertinggal; perusahaan yang bertindak sewenang-wenang diberi jalan luas. Semua ini atas nama "baik untuk perekonomian"," tanggap Wolters atas hasil pemungutan suara.