Ketegangan politik ini menyebabkan keputusan untuk menunda pemungutan suara mengenai persetujuan Komisi baru. Hal ini memiliki konsekuensi serius, karena masa tugas Komisi Eropa saat ini akan segera berakhir.
Konfrontasi ini tampaknya terutama berkaitan dengan pengangkatan ulang calon komisaris Hongaria, Oliver Varhely, dan posisi wakil ketua yang diajukan oleh kandidat Italia, Fitto. Kandidat tersebut dipandang sebagai perwakilan fraksi politik ECR-Konservatif. Várhelyi, yang diajukan oleh Perdana Menteri Hongaria yang pro-Rusia, Viktor Orbán, menghadapi banyak penolakan dari anggota Parlemen Eropa.
Manfred Weber, pemimpin partai Kristen Demokrat EVP, mendesak agar kandidat Hongaria tersebut disetujui. Namun, hal ini menghadapi perlawanan signifikan dari fraksi Sosial-Demokrat S&D dan fraksi liberal Renew. Karena itu, EVP mempertanyakan persetujuan yang akan diberikan kepada kandidat Spanyol yang telah disetujui oleh S&D.
Ketua fraksi S&D, Iratxe GarcÃa, menuduh EVP telah menculik Uni Eropa dengan mempertahankan kandidat kontroversial asal Hongaria tersebut. Menurutnya, hal ini mengancam legitimasi dan kelancaran fungsi Komisi baru yang dipimpin Ursula von der Leyen (EVP). "EVP mempertaruhkan kredibilitas Uni Eropa demi kepentingan politik," ujar GarcÃa.
Latar belakang masalah ini berkaitan dengan langkah EVP pada hari Kamis di Parlemen Eropa yang mengajukan amandemen untuk menunda lebih jauh penerapan Undang-Undang Penghentian Deforestasi Eropa dan melemahkan isi aturan tersebut. Dengan demikian, EVP menarik diri dari kesepakatan sebelumnya dengan S&D dan Renew yang hanya menunda secara teknis, bukan substantif, selama satu tahun. EVP memperoleh dukungan pengurangan aturan tersebut dari fraksi konservatif, nasionalis, dan sayap kanan ekstrem, yang menjadi mayoritas kanan di Uni Eropa.
Sebelumnya, Ursula von der Leyen dalam pengangkatannya kembali menyatakan bahwa dia tidak akan memerintah dengan dukungan sayap kanan. Namun, dalam daftar keinginannya terdapat kandidat Hongaria yang kontroversial, dan ketua fraksi EVP di Parlemen Eropa berbisnis dengan sayap kanan politik.
Sementara itu, kekhawatiran tentang dampak kebuntuan politik ini terhadap kinerja Uni Eropa semakin meningkat. Para analis menunjukkan bahwa penundaan yang berkepanjangan dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan penting Uni Eropa. "Jika kebuntuan politik terus berlanjut, hal ini dapat merusak kredibilitas Uni Eropa baik di dalam maupun di luar negeri secara serius," kata para ahli.