Sebagian besar fraksi di Parlemen Eropa tidak secara terbuka mempermasalahkan bahwa politikus Catalan Oriol Junqueras, yang dipenjara di Spanyol, tidak bisa mengambil kursi yang dimenangkannya di Mei lalu, dan haknya terhadap kursi itu kini telah hilang.
Kebanyakan pimpinan fraksi minggu ini mendukung alasan Komisi Eropa dan Ketua Parlemen Sassoli bahwa ini adalah masalah hukum, bukan politik, dan harus diselesaikan di pengadilan Spanyol serta pengadilan Eropa, bukan di Parlemen Eropa.
Dengan demikian, penerimaan dua politikus Catalan lainnya, dari partai Catalan yang berbeda, juga berlangsung cukup tenang. Tidak ada tepuk tangan berdiri, tidak ada sambutan pahlawan. Juga tidak ada keributan, teriakan, atau kegaduhan saat kedua politikus Catalan Carles Puigdemont dan Toni ComÃn dari partai JxCat mengambil kursi mereka.
Pemberian izin memang tidak disukai oleh anggota Vox yang sangat kanan di Spanyol (di ERC) dan Partido Popular di Partai Rakyat Eropa (EPP), yang protes keras, berdiri, dan mengeluarkan bendera Spanyol. Tetapi ketua parlemen Sassoli tetap pada pendapatnya, menenangkan para ekstremis, dan tidak terpengaruh.
Segera setelah pelantikannya, Puigdemont mengadakan konferensi pers 'pertama' MEP-nya di gedung Parlemen Eropa. Konferensi itu dihadiri oleh puluhan jurnalis yang datang ke Strasbourg, serta beberapa puluh koresponden EU reguler. Dalam konferensi pers tersebut, Puigdemont menyerang partai-partai politik Spanyol dan sebagian besar berbicara mengenai hubungan yang kacau antara Madrid dan Catalonia, hampir tidak membahas masalah EU.
Baru setelah sidang, kemarahan muncul dari beberapa pihak, terutama dari sayap kiri radikal GUE dan Partai Hijau, yang mengharapkan sikap tegas dari parlemen dan ketuanya, serta sekaligus menginginkan kecaman terhadap Spanyol. "Sassoli secara sepihak mengadopsi posisi Spanyol tanpa berkonsultasi dengan parlemen dan komisi hukum," kecam anggota Parlemen Eropa Belgia Petra De Sutter (Hijau).
Interpretasi Sassoli dan Madrid bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Eropa di Luxemburg yang menyatakan kekebalan berlaku sejak pengumuman hasil pemilihan. Selain itu, EVA/Hijau berpendapat bahwa supremasi hukum memang sedang dipertaruhkan. Sangat memalukan bahwa Spanyol mengabaikan putusan Pengadilan di Luxemburg.
Ini bukan soal mendukung atau menolak kemerdekaan Catalonia, tapi soal apakah keputusan demokratis diabaikan atau tidak, demikian dikatakan. Yang lain berkata politik tidak boleh campur tangan dalam perselisihan hukum. Uni Eropa bahkan memberi sanksi terhadap perdana menteri dan menteri yang ikut campur dalam urusan hukum di Polandia, Hongaria, atau negara lainnya.
Permintaan segera dari Mahkamah Agung Spanyol untuk mencabut kekebalan Puigdemont dan ComÃn kembali memperketat proses tersebut. Komisi Hukum Parlemen Eropa harus melaporkannya kepada Parlemen Eropa. Dengan demikian, masalah Catalan bisa kembali muncul dalam agenda Brussels satu, dua, atau tiga bulan mendatang.