Parlemen Eropa Tidak Boleh Mempublikasikan Laporan tentang Frontex

Parlemen Eropa diizinkan untuk melihat laporan tentang tindakan kekerasan oleh penjaga perbatasan Eropa Frontex, tetapi tidak boleh mempublikasikannya. Kantor Eropa untuk Pemberantasan Penipuan (OLAF) baru-baru ini membuat laporan destruktif tentang Frontex. Laporan ini pada bulan Mei menjadi alasan pengunduran diri Direktur Frontex saat itu, Fabrice Leggeri. 

Frontex (singkatan dari bahasa Prancis Frontières extérieures, 'perbatasan luar') dikritik karena tindakannya terhadap migran yang ingin memasuki Eropa tanpa dokumen yang sah. Sejak tahun 2011, Human Rights Watch menyebut Frontex terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Frontex menyerahkan migran di perbatasan Yunani-Turki kepada otoritas Yunani yang menempatkan mereka di pusat penahanan yang penuh sesak.

Sejak awal krisis corona, tindakan kekerasan untuk menghalangi migran telah menewaskan setidaknya 2000 orang, demikian laporan The Guardian. Secara keseluruhan, sekitar 40.000 migran telah didorong kembali dari perbatasan Eropa, seringkali dengan kekerasan. Frontex membantu negara-negara UE dalam melakukan ‘pushback’ semacam itu.

Anggota Parlemen Eropa dari partai GroenLinks asal Belanda, Tineke Strik, mengatakan penting bahwa Parlemen Eropa akhirnya mendapat akses ke penyelidikan tersebut. “Namun untuk akuntabilitas publik yang sesungguhnya, laporan tersebut juga harus dipublikasikan. Warga Eropa berhak mengetahui bagaimana Frontex terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana hal itu terjadi.”

Karena itu, Strik telah mengajukan permohonan publikasi. Jika Frontex menolak, Strik akan mengajukan keluhan resmi ke Ombudsman Eropa, yang kemudian akan menyelidiki apakah kerahasiaan tersebut dibenarkan. “Jika kita ingin Frontex berfungsi sebagaimana mestinya, harus jelas di mana kesalahan terjadi sebelumnya dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Strik.

Pada tahun 2021, komisi penyelidikan Parlemen Eropa yang dipimpin oleh Strik juga melakukan penyelidikan terhadap tindakan Frontex. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa manajemen Frontex mengabaikan bukti praktik pushback dan dalam beberapa kasus bahkan berusaha menyembunyikannya.