Parlemen Inggris telah menyetujui kesepakatan yang sebelumnya dicapai oleh Perdana Menteri Boris Johnson pada awal bulan ini di Brussel dengan para pemimpin Uni Eropa mengenai keluarnya Britania Raya dari UE. Kesepakatan sebelumnya yang diajukan oleh pendahulunya, Theresa May, telah ditolak sebanyak tiga kali. Ini adalah pertama kalinya Dewan Rakyat memberikan suara mayoritas untuk mengakhiri keanggotaan di Uni Eropa.
Dewan Rakyat menolak usulan Perdana Menteri Johnson untuk menyelesaikan semua undang-undang baru yang berkaitan dengan Brexit dalam waktu tiga hari. Menurut para kritikus, undang-undang tersebut cenderung bersifat teknis dan hukum yang rumit, dengan dampak besar, dan tidak boleh terjadi kesalahan. Undang-undang ini mencakup bagaimana Britania Raya akan beroperasi secara terpisah dari UE, serta hal-hal apa saja yang akan tetap dilakukan bersama UE dalam beberapa tahun mendatang.
Selain itu, penanganan semua undang-undang tersebut memungkinkan para politikus untuk mengajukan amandemen dan perubahan usulan. Dengan demikian, muncul kembali kemungkinan untuk meminta pendapat rakyat melalui referendum Brexit kedua. Kemungkinan juga akan diadakan pemilihan parlemen lebih awal, dan dalam beberapa bulan ke depan akan ada pemerintahan baru di London. Oleh karena itu, hingga kini belum jelas seperti apa sebenarnya kepergian Inggris dari UE nanti. Bahkan belum jelas apakah Brexit akan benar-benar terjadi.
Presiden UE, Donald Tusk, kini mengusulkan kepada negara-negara anggota UE untuk menyetujui permintaan Inggris sebelumnya agar tanggal keberangkatan Brexit ditunda. Perdana Menteri Johnson pada akhir pekan lalu terpaksa meminta penundaan kepada Dewan Rakyat, sehingga ia harus melepaskan tanggal Brexit impiannya, yaitu 31 Oktober.
Tusk mengusulkan agar penundaan tersebut dilakukan melalui prosedur tertulis, sehingga ia tidak akan menggelar pertemuan puncak UE khusus. Prancis telah menyatakan kesediaannya untuk perpanjangan “teknis selama beberapa hari”. Jerman juga terbuka untuk penundaan singkat Brexit apabila didasarkan pada alasan politik yang tepat. Penundaan jangka pendek akan memungkinkan ratifikasi yang lancar atas keluarnya Kerajaan Inggris dari Uni Eropa.
Masih belum jelas apakah negara-negara UE akan menggunakan tanggal akhir Januari yang disebutkan sebelumnya, atau formula lain. Namun, Prancis menolak membuka kembali pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut.
Juga belum jelas apa arti penundaan tersebut bagi posisi komisaris UE asal Inggris dan anggota Parlemen Eropa dari Inggris. Dalam aturan UE tercantum bahwa negara-negara yang ikut pemilihan Eropa pada 1 November berhak mendapatkan kursi di Komisi Eropa, serta kursi di Parlemen Eropa. Diketahui Komisi baru di bawah pimpinan Von der Leyen sedang dipersiapkan menjadi Komisi 27 anggota tanpa komisaris Inggris. Mengenai kursi anggota Parlemen Eropa Inggris yang kosong, sebelumnya dikatakan akan didistribusikan ulang ke negara-negara lain, namun Parlemen Eropa belum memutuskan apa yang harus dilakukan setelah 1 November.