Dengan demikian, pemerintahan kota dapat menegakkan aturan lokal mereka terkait penyewaan sementara (liburan) dengan lebih baik, sehingga lebih banyak rumah tetap tersedia secara permanen untuk penduduk. Akibatnya, tamu dan pemilik properti tidak lagi bisa menghindari pajak pariwisata lokal.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Kim van Sparrentak (GroenLinks) adalah negosiator utama dalam undang-undang ini: “Kota-kota menghadapi pertumbuhan yang tidak terkendali dari penyewaan liburan ilegal. Hal ini memberikan tekanan terhadap kelayakan huni dan keterjangkauan kota-kota di seluruh Eropa. “Menyewakan kamar kosong sesekali tentu diperbolehkan. Namun selama ini yang mendominasi adalah para investor.”
Dalam undang-undang baru ini, platform diwajibkan untuk membagikan data setiap bulan mengenai berapa malam sebuah rumah atau apartemen disewakan dan berapa banyak orang yang menginap. Platform penyewaan selama ini menolak membagikan data, sehingga aturan lokal sulit ditegakkan.
Promotion
Kota seperti Amsterdam sangat menantikan undang-undang ini. Di Amsterdam, 72% dari penawaran di Airbnb adalah rumah penuh, yang rata-rata disewakan selama 171 malam dengan penghasilan 32.000 euro. Dengan kondisi ini, penyewaan bukan lagi sekadar penghasilan tambahan, melainkan model bisnis.
Persetujuan ini akan disahkan lebih lanjut melalui pemungutan suara di Parlemen Eropa awal tahun depan. Dua tahun kemudian, aturan baru ini akan mulai berlaku.