Awal tahun ini, para menteri pertanian Uni Eropa dari beberapa negara, termasuk Belanda, telah menyerukan dengan tegas untuk menghentikan peternakan bulu di seluruh UE. Mereka menyoroti masalah etika dan lingkungan yang terkait dengan industri bulu dan mendesak percepatan upaya untuk mengakhiri praktik ini.
Pada saat penyampaian hasil petisi di Brussel, tidak ada satu pun Komisaris Eropa yang hadir, yang menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa anggota parlemen UE, seperti Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) dari Belanda. “Inisiatif rakyat adalah satu-satunya bentuk demokrasi langsung yang diakui UE, namun Komisi Eropa tampaknya tidak menganggap serius baik instrumen ini maupun kesejahteraan hewan,” ujar Hazekamp.
Kampanye ‘Fur Free Europe’ tidak hanya mendapatkan dukungan dari warga UE, tetapi juga mendapatkan perhatian dari Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC), yang memuji upaya kampanye ini. EESC, sebagai badan penasihat UE, telah mendorong kampanye tersebut dan mengakui sebagai kontribusi penting dalam debat tentang kesejahteraan hewan di Eropa.
Menurut para kritikus, industri bulu juga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Hewan seperti cerpelai rentan terhadap virus, termasuk virus COVID-19. Telah terbukti bahwa dalam industri bulu mutasi virus dapat terjadi dengan cepat dan juga berbahaya bagi manusia.
Hazekamp menegaskan bahwa baik larangan produksi secara menyeluruh di seluruh Eropa maupun larangan impor adalah hal yang diperlukan. Para pembuat kebijakan Eropa masih terbagi dalam masalah ini, dengan beberapa negara yang telah mengambil langkah untuk melarang peternakan bulu, sementara yang lain ragu-ragu karena kepentingan ekonomi dan lapangan kerja di industri bulu.
Masih belum jelas apakah penundaan berbagai undang-undang kesejahteraan hewan akan berdampak pada larangan bulu yang telah didukung oleh para menteri LNV. Minggu depan, Partij voor de Dieren akan kembali mengajukan inisiatif rakyat tersebut ke Komisi Eropa dalam sebuah debat pleno di Strasbourg.