Protes Parlemen Eropa terhadap Kebijakan Anti-Homo di Desa-desa Polandia

Parlemen Eropa telah mengecam Polandia atas pembentukan puluhan kawasan bebas homo. Dengan resolusi yang didukung luas, Parlemen Eropa mengutuk partai konservatif pemerintah Polandia, PIS, yang mengizinkan dan bahkan mendorong kebijakan ini di kota-kota tersebut.

Dengan pembentukan ‘zona bebas lhbti’, lebih dari delapan puluh kota dan desa di Polandia berupaya mendemotivasi dan menolak keberadaan komunitas lhbti. Kebijakan untuk menetapkan zona-zona ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum, sehingga kaum homo dan lesbian tidak benar-benar dapat dikeluarkan dari kota-kota tersebut.

Kritikus menyatakan bahwa otoritas Polandia melalui kebijakan ini justru memicu kebencian bahkan agresi terhadap komunitas lhbti. Surat kabar pemerintah Gazeta Polska bahkan membagikan stiker berlogo anti-lhbti untuk disebarkan di kota-kota yang menerapkan aturan baru ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan pendapat antara negara-negara Eropa dan Polandia semakin meningkat akibat kebijakan nasionalis dan konservatif dari partai pemerintah Polandia, PiS. Berbagai pembatasan yang diberlakukan Warsawa mengancam kebebasan liberal yang didukung oleh Uni Eropa dan institusi UE. Baru-baru ini, Brussel dan Warsawa bentrok soal pembungkaman hakim independen Polandia.

Uni Eropa mendesak sekolah-sekolah Polandia untuk mengedukasi para siswa mengenai hak-hak kaum homo serta menegaskan bahwa subsidi Eropa tidak boleh digunakan untuk “kebijakan diskriminatif” apa pun.

Resolusi ini juga diajukan bersama oleh anggota Parlemen Eropa dari Partai Liberal Belanda, D66, Sophie in ’t Veld. Ia menyebut pembentukan zona-zona tersebut sebagai “pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia.” Ia ingin Eropa mengirim sinyal kuat melalui resolusi ini, termasuk bagi negara anggota lain yang kurang menghormati hak-hak lhbti, seperti Hongaria.

Partai pemerintah Polandia PIS dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan banyak dukungan suara lewat pernyataan tentang “norma dan nilai tradisional”, yang dalam praktiknya berarti pembatasan terhadap hak-hak kaum homo dan perempuan.