Saat ini hanya sekitar dua puluh persen sekolah di Uni Eropa yang memanfaatkan skema subsidi Eropa tersebut. Jumlah itu harus ditingkatkan, ujar para politisi UE di Strasbourg. Parlemen Eropa menilai harus ada lebih banyak dana untuk skema ini.
Selama bertahun-tahun sudah ada regulasi UE yang bertujuan membuat sekolah lebih tertarik untuk menyediakan sayur, buah, susu, dan produk susu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hanya enam belas dari 76 juta pelajar yang memanfaatkannya. Di beberapa negara anggota UE, sekolah sangat antusias untuk ikut berpartisipasi, sementara di negara lain hampir tidak ada minat terhadap program ini.
Selain itu, bagi beberapa pengelola sekolah dan petani, sulit untuk berpartisipasi karena negara-negara UE memberlakukan terlalu banyak aturan. Oleh karena itu, resolusi yang tidak mengikat yang disetujui oleh Parlemen Eropa meminta agar negara-negara UE menyederhanakan peraturan tersebut. Komisi Eropa saat ini sedang mengkaji ulang regulasi ini, namun belum jelas apakah Komisi akan menyediakan dana tambahan.
Parlemen Eropa menganggap sangat penting agar anak-anak dan remaja makan dengan sehat, demikian tercantum dalam laporan yang disetujui. Ini berarti tidak hanya sayur, buah, susu dan produk susu harus lebih mudah didapatkan di sekolah, tetapi produk tersebut juga harus organik dan diproduksi secara lokal.
Makanan di kantin sekolah juga tidak boleh mengandung lemak tambahan, gula, garam, dan pemanis buatan. Selain itu, setidaknya sepuluh persen dari anggaran subsidi harus dialokasikan untuk pelajaran tentang kebiasaan makan dan minum yang sehat.
Partai untuk Hewan (Partij voor de Dieren) menolak laporan inisiatif dari komisi pertanian. Menurut PvdD, dana jutaan euro untuk susu sekolah sebenarnya hanya merupakan subsidi yang meningkatkan produksi industri susu. Lobi peternakan industri secara keras menentang diakuinya alternatif berbasis nabati sebagai pengganti susu sekolah.