Komisi Eropa kini dapat menahan dana Eropa jika suatu negara anggota menginjak-injak supremasi hukum. Usulan ini telah lulus uji hukum di Pengadilan Eropa.
Banding Polandia-Hongaria terhadap 'mekanisme supremasi hukum' baru ditolak oleh hakim Eropa. Persetujuan sanksi terhadap Polandia dan Hongaria sudah lama mengambang. Komisi tidak melewati wewenangnya karena ini menyangkut anggaran dan kepentingan keuangan Uni Eropa.
Sebelumnya ada yang terkenal sebagai 'pasal 7'. Dengan itu, hak suara suatu negara anggota dapat ditangguhkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mekanisme ini tidak berfungsi karena diperlukan keputusan bulat, di mana Polandia dan Hongaria saling melindungi satu sama lain.
Menurut sumber tinggi di Komisi, lebih mudah mengumpulkan berkas terhadap Hongaria dibanding Polandia. Praktik korupsi dalam tender, klienelisme, dan nepotisme di Hongaria lebih memungkinkan daripada pengikisan supremasi hukum secara umum di Polandia. Selain itu, Polandia sudah mulai menyesuaikan undang-undang kontroversial tentang pengangkatan hakim.
Bagi GroenLinks, Komisi Eropa harus membekukan dana Uni Eropa untuk Hongaria dan Polandia selama mereka terus melanggar supremasi hukum. Jika Komisi tidak melakukannya, kelompok Hijau di Parlemen Eropa ingin menempatkan Komisi di bawah pengawasan ketat. Langkah ini hanya pernah diambil sekali sebelumnya oleh Parlemen Eropa, yang kemudian menyebabkan Komisi memutuskan untuk mundur.
Strik: “Pemerintah Polandia dan Hongaria merusak nilai-nilai Eropa kita, kebijakan luar negeri kita, dan fakta bahwa hukum UE lebih tinggi dari hukum nasional. Membiarkan ini terjadi secara diam-diam merugikan hak-hak warga Hongaria dan Polandia serta kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan.
“Adalah tepat bahwa negara anggota Uni Eropa yang tidak mematuhi aturan supremasi hukum dapat dikenai sanksi.” Demikian tanggapan Anggota Parlemen Eropa Peter van Dalen (ChristenUnie) atas keputusan Pengadilan Eropa. Negara anggota yang tidak berfungsi memiliki dampak negatif besar terhadap Uni Eropa secara keseluruhan, dan kita harus bisa menghentikannya melalui sanksi atau pemotongan subsidi Eropa,” kata Van Dalen.