Para donor yang memberikan lebih dari tiga ribu euro kepada partai politik nantinya harus menyerahkan data identitas mereka. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam basis data online yang dikelola oleh Otoritas untuk Partai Politik Eropa dan Yayasan Politik Eropa. Lembaga UE ini akan mempublikasikan data dan jumlah sumbangan agar publik dapat melihat siapa yang memberikan apa kepada partai politik dan yayasan mereka.
Selanjutnya, partai politik harus mengonfirmasi bahwa partai atau organisasi yang bekerja sama berasal dari negara di luar UE dan mendukung nilai-nilai Eropa. Larangan pembayaran kepada partai nasional dan politisi oleh partai politik Eropa dan yayasan mereka tetap diberlakukan.
Aturan baru ini memberikan kejelasan lebih mengenai bagaimana partai dapat mendukung secara publik partai dan organisasi yang menjadi anggotanya serta melanjutkan kerja sama melalui proyek bersama. Ini mengakhiri ketidakpastian hukum bertahun-tahun terkait kerja sama lintas batas.
Persentase "pendanaan bersama" akan ditetapkan pada 95 persen. Pendapatan sendiri—misalnya dari konferensi dan penjualan publikasi—juga ditambahkan sebagai kategori pendapatan baru. Untuk kategori ini, akan ada batas maksimum tiga persen untuk partai dan lima persen untuk yayasan. Dengan begitu, mereka mendapat ruang untuk mendiversifikasi pendapatan tanpa mengorbankan pengawasan.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda, Reinier van Landschot (Volt), adalah pelapor bayangan untuk aturan baru ini. "Selama bertahun-tahun dikatakan: Brussel harus lebih dekat dengan rakyat, tetapi setiap upaya untuk memberi partai politik Eropa peran yang lebih besar dalam debat publik sengaja dihalangi oleh negara-negara UE," jelasnya.
"Kita berhak atas demokrasi Eropa yang sesungguhnya: sebuah demokrasi di mana warga Eropa aktif terlibat dalam partai politik Eropa, sehingga penduduk dapat secara aktif memengaruhi arah Eropa."