Komisi Eropa telah mengimbau Hongaria untuk mencabut rancangan undang-undang kontroversial – yang dikenal sebagai “rancangan undang-undang transparansi organisasi sipil” – tersebut. Menurut Brussel, undang-undang ini dapat menimbulkan risiko serius bagi hak dan kebebasan fundamental warga, terutama hak untuk berkumpul.
Undang-undang tersebut yang bertujuan membatasi pengaruh asing terhadap organisasi masyarakat sipil Hongaria, menurut Komisi Eropa bertentangan dengan hukum Uni Eropa. Parlemen Eropa juga menentang rancangan undang-undang Hongaria tersebut.
Dalam sebuah resolusi, para politisi UE tidak hanya meminta pencabutan undang-undang itu, tetapi juga meminta pemberian sanksi finansial terhadap Hongaria. Menurut beberapa anggota parlemen, sudah waktunya Komisi Eropa melangkah lebih jauh dari sekadar peringatan.
Resolusi yang disahkan juga mengkritik sikap pro-Rusia Perdana Menteri Viktor Orbán. Para anggota Parlemen Eropa menyatakan bahwa arah kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri bersama UE, terutama mengingat perang Rusia terhadap Ukraina. Resolusi ini disahkan dengan dukungan luas dari berbagai fraksi.
Organisasi hak asasi manusia juga telah mengirim surat terbuka kepada Komisi Eropa. Mereka mendesak tindakan segera terhadap rancangan undang-undang Hongaria tersebut. Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa rancangan undang-undang ini memiliki kemiripan dengan peraturan Rusia yang sebelumnya digunakan untuk menekan masyarakat sipil.
Walaupun Hongaria sebelumnya telah kalah dalam beberapa perkara hukum terkait isu serupa di Pengadilan Eropa, pemerintahan Orbán tetap melanjutkan pengajuan legislasi yang kontroversial ini.
Meski telah ada peringatan berulang kali, tampaknya Budapest untuk saat ini belum berniat mencabut rancangan undang-undang tersebut. Namun Komisi Eropa sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu mengambil tindakan hukum jika Hongaria tidak segera memenuhi permintaan tersebut. Sanksi konkret dari UE belum diumumkan.