Pengumuman ini muncul pada saat yang sensitif: sehari sebelum Brussel - setelah bertahun-tahun pembahasan - menetapkan perjanjian perdagangan bebas yang kontroversial dengan negara-negara Mercosur. Petani Eropa telah melakukan protes selama bertahun-tahun terhadap perjanjian ini, karena impor pangan dari negara-negara tersebut harus memenuhi persyaratan yang kurang ketat dibandingkan persyaratan bagi petani Uni Eropa.
Dengan pendirian EBAF, Hansen berupaya menghilangkan ketegangan di sektor pertanian. Pembentukan platform konsultasi permanen semacam ini sebelumnya telah diumumkan awal tahun ini – menjelang pemilihan Eropa – oleh Presiden Komisi Ursula von der Leyen. Menanggapi demonstrasi besar-besaran petani di beberapa negara anggota UE, ia menyelenggarakan pertemuan strategis mengenai pertanian.
Komisi ini didirikan untuk masa lima tahun dan diperkirakan akan mengadakan pertemuan dua sampai enam kali dalam setahun. Bila diperlukan nasihat mendesak, Komisioner Hansen juga dapat mengatur pertemuan tambahan. Prosedur untuk menentukan komposisi dewan penasihat akan dimulai pada bulan Januari.
"Sangat penting melibatkan petani dalam penyusunan kebijakan pertanian Uni Eropa," kata Komisioner Pertanian yang baru. Menurut Hansen, dewan penasihat ini adalah sarana untuk menyediakan platform secara struktural bagi petani agar mereka dapat menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung di Brussel dan mempengaruhi kebijakan yang disusun. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi jurang pemisah antara sektor pertanian dan Brussel.
Hansen menyatakan ingin menyederhanakan dan membuat kebijakan pertanian lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan keberagaman hayati dan target iklim. Ia juga ingin agar UE melakukan reformasi lebih lanjut terhadap Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy, CAP), sehingga petani bisa didukung lebih baik dalam memenuhi persyaratan lingkungan tanpa merusak daya saing mereka.
Ratifikasi perjanjian Mercosur masih harus disetujui sebagian oleh mayoritas yang berkualifikasi dari negara-negara UE dan oleh Parlemen Eropa. Status hukum perjanjian ini masih menjadi bahan perdebatan di balik layar.
Prancis dan Polandia telah mengumumkan bahwa mereka akan berusaha membentuk ‘minoritas penghalang’ di antara 27 negara UE. Jika Italia bergabung, hal ini mungkin bisa terjadi. Negara-negara UE lainnya menekankan bahwa perjanjian perdagangan bebas ini lebih luas dan berdampak lebih besar daripada hanya kepentingan sektor pertanian. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara UE juga dapat memperoleh manfaat dari ekspor teknologi dan produk lain oleh Uni Eropa melalui perjanjian perdagangan bebas baru ini.