Komisi Eropa memperkenalkan aturan baru untuk situs web penyewaan liburan, seperti Airbnb dan Booking.com. Situs penyewaan diwajibkan untuk berbagi informasi tentang pemesanan dengan pemerintahan kota. Dengan demikian, tamu dan penyewa tidak lagi bisa menghindari pajak wisata lokal.
Situs pemesanan sekarang harus, jika ada peraturan kota, setiap bulan membagikan informasi tentang berapa malam sebuah rumah atau apartemen disewakan dan untuk berapa orang. Bagi penyewa B&B, ini juga berarti bahwa Direktorat Pajak ikut memantau.
Komisi Eropa juga menegaskan bahwa pengaturan aturan penyewaan liburan adalah wewenang pemerintahan kota dan pemerintah lain itu sendiri. Anggota Parlemen Eropa Belanda Kim Van Sparrentak (GroenLinks): “Menyewakan kamar kosong sesekali tentu saja tidak masalah. Namun, selama ini yang mengatur terutama adalah para investor.”
“Pertumbuhan cepat penyewaan liburan mengurangi ketersediaan rumah, menaikkan harga perumahan, dan menekan kelayakan hidup di kota-kota. Di Amsterdam, 72% dari penawaran Airbnb adalah rumah lengkap, yang rata-rata disewakan selama 171 malam dan menghasilkan 32.000 euro. Dengan ini, penyewaan ini bukan lagi penghasilan tambahan, tapi model bisnis.”
Dengan rencana yang kini disajikan, sekarang giliran negara-negara UE dan Parlemen Eropa untuk mengembangkan aturan ini lebih lanjut dan bernegosiasi mengenai kesepakatan. Van Sparrentak akan bernegosiasi atas nama Partai Hijau Eropa.
Ketika aturan ini mulai berlaku, legislasi Belanda (lokal) terkait penyewaan wisata juga dapat ditegakkan dengan lebih baik.