Putusan dari Pengadilan Hak Asasi Uni Eropa (HvJ) merupakan titik balik penting dalam diskusi tentang "paspor emas" tersebut. Meskipun ada kritik dari Komisi Eropa dan kekhawatiran mengenai risiko di bidang keamanan, penghindaran pajak, dan korupsi, Malta tetap menjalankan programnya untuk warga non-UE kaya yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Malta memulai program ini pada tahun 2013. Negara ini telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar euro dari program tersebut. Walaupun negara lain seperti Siprus dan Bulgaria menghentikan skema rumit mereka di bawah tekanan UE, Malta tetap teguh dengan keputusannya untuk melanjutkan. Ada kemungkinan bahwa dengan putusan terbaru ini, negara-negara lain juga akan kembali menjalankan program serupa.
Komisi Eropa membawa Malta ke pengadilan karena, menurut Brussel, ada kekhawatiran bahwa sistem ini tidak sesuai dengan nilai-nilai UE. Kekhawatiran juga diungkapkan mengenai potensi bahaya, seperti risiko penyalahgunaan skema ini oleh organisasi kriminal untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran pajak.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemerintah dan politisi di Malta beberapa kali dikritik akibat pengaruh kriminal yang semakin besar terhadap pemerintahan negara. Terungkapnya bahwa bahkan perdana menteri dan menteri disuap memicu serangan pembunuhan terhadap jurnalis Daphne Cariana Galizia pada 16 Oktober 2017.
Sekarang setelah HvJ menegaskan bahwa aspek fundamental kewarganegaraan adalah wewenang nasional, negara-negara yang sebelumnya menghentikan program mereka karena tekanan UE, seperti Siprus, kemungkinan akan mempertimbangkan kembali untuk mengaktifkan kembali skema tersebut.