Peradilan di Belanda mendapatkan skor tinggi dalam hal independensi. Upaya meningkatkan kualitas peradilan juga menonjol. Hal ini terungkap dari laporan Rule of Law kedua Komisi Eropa (EC).
Laporan ini memberikan wawasan lebih tentang negara hukum di antara negara-negara anggota UE dan memperlihatkan apa yang berjalan dengan baik dan tidak. Dengan demikian, negara-negara anggota didorong untuk menangani isu-isu negara hukum. Laporan ini menyoroti perkembangan terbaru sejak September tahun lalu, mengulas lebih dalam masalah yang telah teridentifikasi dalam laporan sebelumnya, serta mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.
Terdapat juga perhatian pada kebijakan anti-korupsi, media, dan peradilan. Hampir semua negara anggota Eropa melakukan reformasi dalam sistem peradilannya, menurut penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan besar dalam skala, bentuk, dan kemajuan.
Perkembangan positif menunjukkan bahwa beberapa negara UE mau menangani isu 'rule of law' di dalam negeri mereka. Dampak krisis corona menurut Komisi Eropa sangat terlihat dan menekankan urgensi untuk memodernisasi sistem hukum, misalnya melalui digitalisasi.
Beberapa negara anggota, seperti Polandia dan Hongaria, malah terus melakukan reformasi yang merusak independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini terjadi antara lain dengan memberi pengaruh lebih besar pada kekuasaan eksekutif dan legislatif atas fungsi kekuasaan kehakiman.
Komisi Eropa mencatat bahwa sistem hukum Belanda masih ditandai oleh tingkat independensi yang sangat tinggi dan upaya untuk meningkatkan kualitas peradilan. Dalam hal ini, Komisi menyebut perubahan prosedur pengangkatan hakim di Mahkamah Agung dan berlakunya Undang-Undang Eksperimen.
Sama seperti tahun lalu, komisi mencatat masih ada ruang untuk peningkatan digitalisasi dalam peradilan, terutama dalam menerbitkan putusan dan menyediakan solusi digital untuk memulai serta mengikuti prosedur.