Setelah perjuangan hukum selama berbulan-bulan, mantan perdana menteri Catalonia Carles Puigdemont dan anggota Parlemen Eropa Toni Comin akhirnya mengambil kursi mereka di Parlemen Eropa di Strasbourg. Saat kedatangan mereka, Puigdemont mengkritik ketidakhadiran politisi Catalonia Oriol Junqueras yang dipenjara di Spanyol. "Spanyol tidak lagi menghormati negara hukum," katanya.
"Jika Uni Eropa benar-benar merupakan ruang kebebasan dan hak, maka Oriol Junqueras sekarang akan berada di antara kami. Dia memiliki hak yang sama seperti kami. Pada pemilihan Eropa bulan Mei, dia memperoleh satu juta suara," ungkap Puigdemont dalam konferensi pers di Parlemen Eropa di Strasbourg mengenai nasib mantan wakil perdana menteri Catalonia tersebut.
Setelah referendum kemerdekaan Catalonia tahun 2017, Puigdemont dan Comin melarikan diri ke Belgia untuk menghindari proses hukum di Spanyol. Junqueras tetap tinggal di Spanyol dan pada Oktober tahun lalu dijatuhi hukuman penjara selama tiga belas tahun atas tuduhan penghasutan dan penyalahgunaan dana. Pekan lalu, hukuman itu dikukuhkan melalui banding.
Junqueras, Puigdemont, dan Toni Comin terpilih sebagai anggota Parlemen Eropa pada Mei tahun lalu, tetapi mereka tidak dapat mengambil kursinya karena Spanyol menuntut agar mereka bersumpah setia pada konstitusi Spanyol di negaranya masing-masing. Namun pada bulan Desember, Pengadilan Eropa memutuskan bahwa ketiga orang Catalonia itu menikmati kekebalan parlementer sejak hari pengumuman hasil pemilihan mereka.
Ketua Parlemen David Sassoli mengonfirmasi bahwa Puigdemont dan Comin telah diakui sebagai anggota Parlemen Eropa, tetapi mandat Junqueras berakhir pada 3 Januari. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemilihan Spanyol mencabut mandatnya pada hari tersebut. Beberapa hari kemudian, Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan itu.
Sassoli menegaskan bahwa dia hanya mengikuti aturan hukum dalam keputusan terkait Junqueras. Aturan tersebut menyatakan bahwa Parlemen Eropa harus segera mempertimbangkan keputusan final dari otoritas nasional. Sampai saat ini, keputusan itu belum memicu debat sengit di parlemen. Ketua parlemen mengabaikan semua pertanyaan hingga intervensi.
Tidak menutup kemungkinan akan terjadi 'debat politik' terkait 'permasalahan hukum' ini, karena Komisi Hukum Parlemen Eropa harus mengesahkan keputusan penangguhan Sassoli. Komisi tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan mayoritas sederhana. Selain itu, diperkirakan pencabutan mandat ini akan diajukan ke Pengadilan Eropa.
Para kritikus berpendapat bahwa lembaga-lembaga Eropa dan Parlemen Eropa seharusnya lebih tegas membela kekebalan para wakil rakyat Eropa yang terpilih. Mereka menilai Sassoli terlalu mudah berlindung di balik aturan hukum semata.