Keputusan pengadilan EHRM ini menyusul kasus yang diajukan oleh NOS, RTL Nieuws, dan Volkskrant. Mereka menginginkan akses ke dokumen-dokumen yang dibuat tak lama setelah jatuhnya penerbangan MH17 di wilayah timur Ukraina pada 2014 di dalam pemerintahan Belanda. Dokumen tersebut termasuk notulen rapat menteri dan laporan internal.
Media Belanda meminta dokumen ini melalui aturan nasional tentang keterbukaan pemerintahan pada saat itu. Pemerintahan Rutte saat itu membebaskan sebagian informasi, namun beberapa dokumen tetap disembunyikan. Alasan yang diberikan adalah pentingnya melindungi informasi sensitif dan potensi risiko keamanan.
Rudal BUK Rusia
Pemerintah Belanda telah memulai proses hukum untuk mengungkap pelaku serangan tersebut, walaupun banyak pihak saat itu sudah menduga bahwa Rusia berada di balik serangan maupun bertanggung jawab bersama. Kemudian, penyelidikan internasional memastikan bahwa rudal BUK yang menembak jatuh MH17 berasal dari Rusia.
Promotion
Polemik soal keterbukaan dokumen pemerintah Belanda memicu proses hukum panjang di Belanda. Akhirnya pengadilan administratif tertinggi memutuskan bahwa Den Haag tidak wajib mempublikasikan dokumen secara lengkap. Menurut hakim tersebut, perlindungan informasi tertentu lebih penting daripada kepentingan publik.
Jurnalistik
Setelah kalah di pengadilan dalam negeri, organisasi media mengajukan kasus ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Mereka berargumen bahwa hak mereka memperoleh informasi dibatasi dan ini berdampak pada pekerjaan jurnalistik mereka.
Pengadilan di Strasbourg kini menolak keluhan tersebut. Menurut hakim Eropa, otoritas Belanda telah menerapkan kriteria yang tepat dan bertindak dengan hati-hati dalam pengambilan keputusan. Karenanya, tidak ada pelanggaran hak yang terjadi menurut pengadilan.
Terkadang Rahasia
Pengadilan menegaskan bahwa pemerintah dapat merahasiakan informasi dalam kondisi tertentu, seperti bila menyangkut data sensitif atau rahasia. Namun, harus ada pertimbangan antara keterbukaan dan kepentingan lainnya.
Dalam kasus ini, hakim menilai pertimbangan tersebut telah dilakukan dengan cukup cermat. Juga ditegaskan tidak ada situasi luar biasa yang mensyaratkan keterbukaan penuh dokumen.
Dengan keputusan ini, berakhir sudah perjuangan hukum bertahun-tahun mengenai seberapa besar keterbukaan yang harus diberikan pemerintah terkait proses pengambilan keputusan seputar tragedi MH17.