Putusan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam membatasi wewenang antara Brussels dan negara-negara UE. Vonis ini menegaskan bahwa kebijakan sosial dapat sebagian dibentuk secara Eropa, namun pembentukan upah pada dasarnya tetap menjadi wewenang nasional.
Putusan Pengadilan Eropa ini memberikan kejelasan mengenai cakupan regulasi sosial Eropa. Pengadilan memutuskan bahwa UE dengan direktifnya mengenai upah minimum tidak melewati batas kewenangan, namun mencabut dua ketentuan yang terlalu jauh mengatur pembentukan upah nasional.
Kasus ini diajukan oleh Denmark, yang didukung oleh Swedia. Kedua negara tersebut berpendapat bahwa negosiasi upah merupakan ranah nasional dan institusi Eropa tidak boleh mencampuri urusan tersebut. Keluhan mereka tertuju pada direktif tahun 2022 yang bertujuan menjamin ‘upah minimum yang layak’ di semua negara UE.
Pengadilan sebagian mengabulkan tuntutan Denmark. Hakim membatalkan dua ketentuan spesifik: satu yang menetapkan kriteria untuk menghitung dan menyesuaikan upah minimum, dan satu yang melarang penurunan upah melalui indeksasi otomatis. Menurut Pengadilan, kedua aturan tersebut langsung berkaitan dengan penentuan upah – yang merupakan kewenangan nasional.
Sementara untuk bagian lainnya, direktif tetap berlaku penuh. Negara-negara UE didorong untuk mendorong perundingan kolektif antara pengusaha dan pekerja serta memastikan upah berkontribusi pada standar hidup yang layak. Pengadilan menekankan bahwa hal ini bukan merupakan campur tangan langsung ke dalam sistem nasional.
Pembatalan dua ketentuan tersebut berarti UE tidak dapat memberlakukan kriteria seragam untuk besaran upah minimum. Negara-negara UE tetap memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan sendiri bagaimana mereka menghitung dan menyesuaikan upah, misalnya melalui sistem indeksasi atau kesepakatan perjanjian kerja bersama.
Bagi negara dengan indeksasi upah otomatis – seperti Belgia dan Luksemburg – hal ini berarti mereka tetap memutuskan sendiri penerapan sistem tersebut. Secara bersamaan, tujuan umum dari direktif tetap berlaku: meningkatkan daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan upah dalam UE. Pengadilan memutuskan bahwa tujuan ini sejalan dengan mandat Uni untuk mendorong kohesi sosial.