Pemerintah Malta dan maskapai charter Ryanair mengajukan gugatan terhadap bantuan dari dana pemulihan covid karena diduga menyebabkan persaingan yang tidak sehat.
Kasus ini berkaitan dengan legitimasi bantuan keuangan yang diberikan Komisi Eropa kepada Air France-KLM. Pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa Komisi, dalam keputusan persetujuannya, telah melanggar kesepakatan yang dibuat sehingga sebagian bantuan tersebut secara tidak sah diterima oleh KLM.
Bantuan tersebut, yang mencakup jaminan pinjaman signifikan dan pinjaman pemegang saham, awalnya disetujui secara terpisah oleh Komisi Eropa untuk Air France dan kemudian untuk Air France-KLM, tanpa menyertakan bagian usaha lainnya. Namun pengadilan menetapkan bahwa bantuan itu tidak hanya menguntungkan Air France, tetapi juga Air France-KLM dan anak perusahaannya yang berbasis di Belanda, KLM.
Ryanair menyambut keputusan tersebut dan memandangnya sebagai kemenangan dalam perjuangan mereka menentang persetujuan bailout covid untuk Air France-KLM. Maskapai asal Irlandia dan Malta sama-sama berpendapat bahwa langkah bantuan tersebut menyebabkan distorsi persaingan. Putusan ini dapat berdampak luas pada sektor penerbangan dan cara pemberian serta pembagian bantuan keuangan selama situasi krisis di Uni Eropa.
Komisi Eropa kini harus mempertimbangkan kembali bagaimana cara memberikan dukungan kepada maskapai penerbangan saat keadaan darurat. Air France-KLM telah mengembalikan bantuan tersebut dan saat ini menilai dampaknya, termasuk kemungkinan mengajukan banding ke Pengadilan Kehakiman Uni Eropa.
Pengadilan ini, yang secara informal dikenal sebagai Pengadilan Uni Eropa, merupakan lembaga hukum pendiri dari Pengadilan Kehakiman Uni Eropa. Ia menangani prosedur dan keluhan yang diajukan oleh individu dan negara-negara UE terhadap Uni Eropa, meskipun beberapa perkara tetap menjadi kewenangan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa.