Kasus penipuan ini berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi pertanian Eropa. Permohonan diajukan berdasarkan data palsu mengenai lahan pertanian dan kegiatan pertanian. Petani diduga menerima sejumlah besar dana dari Uni Eropa tanpa adanya aktivitas pertanian yang nyata.
Pemerintah Yunani sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut memutuskan untuk membubarkan badan pemerintah terkait OPEKEPE, yang bertanggung jawab atas pengelolaan subsidi tersebut. Langkah ini diambil setelah penyelidikan panjang yang dimulai sejak 2019. Pejabat tertinggi badan tersebut juga dipecat setelah penyelidikan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sangat kurang.
Salah satu aspek khusus dari kasus ini adalah banyaknya permohonan subsidi yang bermasalah berasal dari Kreta. Yunani memiliki ribuan pulau, lebih dari dua ratus di antaranya berpenghuni. Pulau-pulau ini secara tradisional mengelola banyak urusan pemerintahan secara mandiri, sehingga pengawasan dari Athena terbatas.
Jaksa Uni Eropa (EPPO) memegang peranan sentral dalam penuntutan para pelaku penipuan. Menurut Mahkamah Agung Yunani, hanya lembaga Eropa ini yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus ini. Putusan ini mengakhiri ketidakjelasan bertahun-tahun mengenai tanggung jawab hukum.
Bersamaan dengan itu, perwakilan EPPO mengkritik keras cara perlakuan terhadap staf mereka di Yunani. Para penyidik dilaporkan mengalami intimidasi dan ancaman dari pejabat pertanian setempat. EPPO menilai agresi ini ditujukan untuk menghalangi penyelidikan dan menekan para saksi.
Di Brussel, kasus ini dipantau dengan keprihatinan. Komisi Eropa menuntut keterbukaan penuh dari otoritas Yunani dan menegaskan bahwa penyalahgunaan dana Uni Eropa tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Yunani telah berjanji secara terbuka untuk transparansi penuh dalam proses peradilan dan penyelesaian administratif berikutnya.
Dalam beberapa bulan mendatang, tujuh persidangan serupa akan dimulai sebagai lanjutan dari penyelidikan yang sama. Totalnya puluhan orang akan diminta bertanggung jawab di pengadilan. Hasil dari persidangan ini tidak hanya akan memiliki dampak hukum tetapi juga politik terhadap pengawasan subsidi Uni Eropa di negara-negara anggota.