Polandia, Hungaria, dan Ceko diwajibkan untuk mengambil alih pencari suaka dari Italia dan Yunani. Demikian putusan jaksa agung dari Pengadilan Hak Asasi Uni Eropa dalam kasus yang diajukan Komisi Eropa terhadap ketiga negara tersebut. Nasihat jaksa agung biasanya diikuti oleh pengadilan.
Pada 2017, Komisi Eropa memulai proses hukum terhadap Polandia, Hungaria, dan Ceko karena menolak bekerja sama dalam relokasi pencari suaka. Negara-negara Uni Eropa tersebut telah membuat kesepakatan pada 2015 untuk meringankan beban Italia dan Yunani. Juru bicara Komisi Eropa menyatakan bahwa komentar akan diberikan setelah pengadilan memberikan keputusan final.
Pengadilan pada 2017 telah menolak permintaan Hungaria dan Slovakia untuk membatalkan sistem penerimaan pencari suaka. Hungaria menampung pencari suaka di perbatasan dengan Serbia di kamp-kamp penampungan, namun tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Menurut Uni Eropa, Hungaria harus segera menyediakan makanan bagi pencari suaka yang ditolak di kamp-kamp di perbatasan dengan Serbia. Komisi Eropa bahkan berencana membawa masalah ini ke Pengadilan Hak Asasi Uni Eropa jika tidak ada perbaikan, seperti yang tertulis dalam surat resmi kepada pemerintahan Orbán di Brussel.
Menurut Brussel, penahanan paksa pencari suaka yang ditolak di kamp transit berarti penahanan secara de facto. Oleh karena itu, Hungaria menurut aturan Uni Eropa wajib memastikan mereka mendapatkan makanan. Dewan eksekutif Uni Eropa telah meminta klarifikasi dari Hungaria pada Juli mengenai masalah ini, namun negara tersebut belum mengambil tindakan yang memuaskan, demikian Komisi yang menegaskan urgensi kasus ini.