Komisi Eropa kembali mengajukan prosedur hukuman terhadap Polandia karena Warsawa tidak mematuhi aturan Eropa terkait independensi kehakiman. Jika Pengadilan Hakim Uni Eropa mengabulkan permintaan tersebut, maka Polandia harus menonaktifkan kamar disiplin di bawah ancaman denda yang besar.
Di Polandia, selama beberapa tahun terakhir, putusan hakim dapat diperiksa oleh yang disebut kamar disiplin untuk menilai ‘perilaku etis’. Pengadilan Hakim Uni Eropa telah memberi tahu Polandia pada bulan November bahwa hal ini bertentangan dengan aturan Eropa dan merusak independensi negara hukum. Peringatan ini diabaikan oleh pemerintah Polandia, begitu juga dengan putusan terkait yang dikeluarkan pengadilan tinggi Polandia.
Kamar disiplin Polandia adalah salah satu dari banyak reformasi hukum yang telah dilakukan oleh partai nasionalis yang berkuasa sejak 2015, yaitu PiS. Kamar disiplin dapat memberikan denda kepada hakim, menurunkan jabatan, atau memberhentikan mereka. Saat ini, Komisi Eropa telah mengajukan kasus hukum terhadap Polandia di Pengadilan Hakim Uni Eropa.
Untuk membatasi potensi tindakan merugikan sebelum keputusan akhir, dimungkinkan untuk mengajukan ‘tindakan sementara’ ke pengadilan, seperti yang sekarang dilakukan oleh Ketua Komisi Von der Leyen. Dalam tindakan sementara ini, Polandia harus menghentikan aktivitas kamar disiplin sambil menunggu putusan final dari Pengadilan Eropa. Jika Polandia tidak mematuhinya, negara tersebut berisiko dikenai denda.
Pengadilan sebelumnya sudah dua kali berhasil mengeluarkan tindakan sementara terhadap Polandia. Kali pertama untuk menghentikan penebangan hutan purba dan kedua untuk membatalkan undang-undang pensiun bagi hakim.
Pemberian denda (atau penangguhan subsidi Uni Eropa) melalui prosedur Pasal 7 adalah upaya terberat yang dapat digunakan Uni Eropa. Hal ini bahkan dapat menyebabkan Polandia kehilangan hak suara dalam majelis menteri Uni Eropa. Prosedur ini telah berjalan selama lebih dari dua tahun. Prosedur ini berkaitan dengan kualitas negara hukum dan demokrasi dan bisa berlangsung hampir tanpa batas. Mengambil langkah berdasarkan Pasal 7 sangat sensitif secara politik.
Pengadilan di Luxemburg dapat mengambil keputusan mengenai hal ini dalam beberapa hari ke depan.