Komisi Eropa telah menuntut Jerman ke Pengadilan Eropa karena ketidakcukupan keragaman hayati. Setelah bertahun-tahun peringatan dan teguran, Jerman kini didakwa karena tidak mematuhi Arahan Flora-Fauna-Habitat (FFH) dengan cukup baik.
Setelah tenggat waktu pertama lebih dari sepuluh tahun yang lalu, menurut Brussel Jerman masih belum menetapkan sejumlah besar wilayah secara efektif sebagai kawasan terlindungi. Oleh karena itu, Jerman didesak untuk benar-benar menyelesaikan langkah-langkah yang diwajibkan oleh Arahan Habitat Uni Eropa.
Komisi Eropa ingin melalui Green Deal dan strategi keanekaragaman hayati Uni Eropa melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati di Eropa. Secara spesifik, arahan ini berkaitan dengan penetapan kawasan perlindungan khusus serta penentuan tujuan yang nyata.
Minggu lalu kabinet Jerman dari CDU dan SPD memang mencapai kompromi terkait undang-undang kesejahteraan serangga dan hewan yang juga mencakup beberapa langkah lingkungan. Namun, Menteri Pertanian CDU Julia Klöckner memberikan pengecualian terhadap banyak komponen lingkungan tersebut.
Mayoritas negara bagian di Jerman juga menentang pembatasan terlalu banyak dalam praktik usaha petani dan peternak Jerman. Oleh karena itu, belum jelas apakah Jerman akan melakukan sesuatu terhadap pelanggaran arahan habitat Uni Eropa sebelum pemilihan parlemen yang akan datang di akhir tahun ini.
Dalam beberapa kasus, batas waktu untuk penerapan arahan habitat sudah terlewati lebih dari sepuluh tahun. Setelah 2015, diskusi mendalam telah dilakukan dengan otoritas di Jerman. Pada 2019, Komisi Eropa menegaskan kembali tuntutannya. Hingga saat ini, Jerman “masih belum menetapkan sejumlah besar wilayah sebagai zona perlindungan khusus,” demikian menurut siaran pers UE.
Kementerian Lingkungan Federal mengatakan bahwa dalam beberapa minggu atau bulan mendatang akan diumumkan lebih banyak detail tentang prosedur UE ini. Berlin kemudian akan menelaah dan menanganinya bersama negara bagian yang bertanggung jawab atas sebagian besar wilayah FFH.
Brussel menyatakan bahwa Jerman tidak memiliki tujuan terukur untuk semua 4.606 wilayah FFH yang menjadi kepentingan komunitas di Jerman. Berlin menunjuk bahwa langkah-langkah UE telah diterapkan di wilayah FFH dalam zona ekonomi eksklusif (EEZ) di Laut Utara dan Laut Baltik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah federal.