Mahkamah Polandia yang baru ini menurut kritikus Eropa jauh dari independen dan menghasilkan āputusan sesuai pesananā untuk pemerintah Polandia. Misalnya, para hakim yang diangkat pemerintah ini memutuskan bahwa hukum Eropa di Polandia tidak lagi memiliki prioritas atas hukum nasional. Ini bertentangan dengan aturan hukum Eropa yang menyatakan bahwa hukum Eropa berada di atas hukum nasional.
Selain itu, sebuah putusan dari Mahkamah tersebut menyebabkan aborsi legal di Polandia tidak lagi ada. Langkah Komisi Eropa ini tepat, namun seharusnya sudah dilakukan jauh sebelumnya, ujar anggota Parlemen Eropa asal Belanda Sophie Ināt Veld (D66).
Prosedur pelanggaran ini sudah dimulai sejak tahun 2021 dan sempat berjalan lambat. Waktu pelaksanaannya juga menarik, karena Presiden Polandia Duda baru minggu lalu meminta Mahkamah ini untuk menilai reformasi peradilan terbaru.
Pencairan subsidi Eropa dari dana pemulihan corona yang besar bergantung pada hal ini. Brussel menolak mencairkan jika Polandia tidak mematuhi aturan Uni Eropa.
āBagus bahwa Komisi Eropa sekarang mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Polandia. Mahkamah Konstitusi di sana hanyalah pertunjukan sandiwara, dengan pemerintah yang mengendalikan jalannya. Jauh dari pengadilan independen, seperti yang diatur hukum UE,ā kata In āt Veld.
Pemerintah Polandia tidak setuju dengan alasan Komisi untuk membawa kasus ini ke Pengadilan di Luksemburg. āJuga di negara-negara lain seperti Spanyol dan Jerman, hukum konstitusional ditempatkan di atas hukum UE. Kami tetap pada pendapat kami,ā ujar juru bicara pemerintah.