Negosiasi keanggotaan Albania diperkirakan baru akan selesai paling cepat pada tahun 2027. Namun untuk mencapai itu, masih banyak yang harus dilakukan. Terutama penanggulangan korupsi dan kejahatan terorganisir harus menjadi prioritas, demikian laporan Parlemen Eropa.

Selain itu, Tirana harus memastikan lanskap media yang lebih kuat dan beragam. Laporan tersebut menyoroti polarisasi politik Albania – di mana retorika konfrontatif adalah hal yang biasa – dan menyerukan dialog politik yang lebih inklusif dan konstruktif. Selain itu, Albania didorong untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hak-hak fundamental warga juga harus dilindungi.

Makedonia Utara juga harus lebih aktif melawan korupsi, melaksanakan reformasi, dan memerangi kejahatan terorganisir agar dapat menjadi anggota UE. Mengingat korupsi di tingkat tinggi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman, Parlemen Eropa menyerukan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang lebih kuat, akuntabilitas lebih besar, serta pengawasan dan kontrol yang memadai.

Bosnia-Herzegovina juga sangat ingin bergabung dengan UE, tetapi menghadapi perpecahan internal yang besar. Parlemen Eropa mendukung keputusan negara-negara UE untuk memulai negosiasi dengan negara tersebut, terutama mengingat situasi geopolitik akibat perang di Ukraina. Negara ini memiliki komunitas Serbia yang kecil tapi aktif yang pro-Rusia.

Namun agar akhirnya bisa bergabung, Bosnia-Herzegovina tidak boleh terpecah belah. Oleh karena itu, para anggota Parlemen Eropa mengecam kebijakan separatis politisi Milorad Dodik dan pimpinan negara bagian Republika Srpska yang berorientasi pada Serbia. Kebijakan tersebut menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan. UE harus bertindak tegas terhadap hal ini, termasuk dengan memberlakukan sanksi, menurut Parlemen.

Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Tineke Strik (GroenLinks) menyebut kemungkinan bergabungnya Albania pada 2027 sebagai ‘bersejarah’. 'Tentu saja masih diperlukan perbaikan dalam bidang negara hukum, kebebasan fundamental, kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Namun saya yakin pemerintah Albania dapat mewujudkan prioritas-prioritas ini tepat waktu.'

Mengenai Bosnia, komunitas internasional harus membantu negara tersebut, kata Strik. 'Terutama UE harus bertindak untuk membantu negara ini mengatasi perpecahan, agar Bosnia bisa berkembang menjadi demokrasi inklusif dan sejati serta tentu saja sebagai anggota UE.'

Anggota Parlemen Eropa PvdA dan pelapor bayangan Thijs Reuten menyatakan bahwa di Makedonia Utara terdapat frustrasi terhadap proses negosiasi dan dia memahami hal tersebut. 'Kami menyerukan Dewan Eropa untuk menjamin jalur yang kredibel, tanpa syarat baru untuk langkah berikutnya dalam proses keanggotaan.'

Balkan

Parlemen Eropa Mengajukan Syarat untuk Keanggotaan UE Negara-negara Balkan

Parlemen Eropa Mengajukan Syarat untuk Keanggotaan UE Negara-negara Balkan