Kelompok ahli Denmark ini dibentuk beberapa tahun lalu oleh pemerintah ketika perdebatan mencuat dalam politik Denmark untuk mengambil langkah lebih cepat dan lebih baik dibanding Uni Eropa dalam menanggulangi pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Di Uni Eropa, Denmark dianggap sebagai salah satu pelopor kebijakan lingkungan dan iklim yang aktif, termasuk Green Deal dalam kebijakan pertanian.
Penerbitan laporan penelitian ini sudah beberapa kali ditunda agar hasilnya bisa tetap relevan dengan perkembangan terkini. Laporan ini mencakup emisi dari ternak, pupuk buatan, kehutanan, serta lahan pertanian kaya karbon, terutama tanah rendah.
Para ahli mengajukan tiga varian, mulai dari pungutan beberapa puluh euro hingga lebih dari seratus euro per ton ekuivalen CO2 yang dilepaskan, dikombinasikan dengan insentif untuk memodernisasi sektor tersebut. Insentif ini bisa dibiayai melalui restrukturisasi subsidi pertanian yang ada saat ini.
Pada varian paling luas, hasil pajak dari tambahan pungutan atas polusi CO2 juga akan digunakan untuk lebih mendukung keberlanjutan sektor agrikultur Denmark. Dalam varian dengan tarif terkecil, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana dari anggaran reguler jika ingin memenuhi target iklim. Dalam ketiga skenario tersebut, terutama peternakan Denmark diperingatkan harus mengurangi emisi gas rumah kaca, nitrogen, dan metana.
Kelompok ahli telah membatalkan gagasan sebelumnya untuk menambah pajak ekstra ('pajak daging') pada harga makanan di supermarket. Diperkirakan model yang diajukan dapat mengurangi emisi dari sektor pertanian sebesar 2,4 hingga 3,2 juta ton.
Para ahli juga memprediksi setiap model dengan penurunan produksi membawa "risiko kebocoran yang relatif tinggi" (artinya jika produksi susu dan daging dalam negeri menurun namun permintaan Denmark tetap, impor dari luar negeri akan meningkat) sehingga sulit menghasilkan efek iklim yang menguntungkan.
Rekomendasi komisi Svarer ini kini akan dibahas dalam komisi baru — yakni negosiasi politik dalam tripartit hijau. Dalam forum ini, para politisi, kelompok profesional, dan organisasi kepentingan akan terlibat. Perundingan 'pertanian' ini sementara diberikan waktu hingga Juni untuk mencapai kesepakatan.