Jika Uni Eropa dan Inggris tidak berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dalam waktu sebelas bulan tahun depan, hal itu dapat menyebabkan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit). Berpisah secara keras pada 31 Desember 2020 tidak hanya merugikan UE, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. “Namun dampaknya akan jauh lebih besar bagi Britania Raya,” ujarnya memperingatkan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak memperpanjang masa transisi yang berlaku sejak 31 Januari hingga akhir 2020 dengan alasan apapun. Menurut negosiator UE Michel Barnier, dalam waktu yang sangat singkat itu tidak mungkin mencapai kesepakatan perdagangan menyeluruh. Ia kembali mengingatkan kemungkinan memperpanjang masa transisi tersebut. Perpanjangan bisa satu atau dua tahun, tapi harus diajukan oleh Inggris sebelum 1 Juli.
Barnier sebelumnya bernegosiasi dengan Inggris mengenai Brexit dan juga akan menangani negosiasi kesepakatan perdagangan di masa depan. Inggris secara resmi keluar dari UE pada 31 Januari, jika semuanya berjalan lancar. Setelah itu masa transisi dimulai sehingga mereka masih mengikuti aturan Eropa hingga akhir tahun 2020. Telah disepakati bahwa masa ini dapat diperpanjang dua tahun, tetapi Perdana Menteri Boris Johnson sangat ingin menghindari hal itu.
Sikap Johnson tersebut menyulitkan, menurut Barnier. “Tekanan waktu bisa saja membatasi ambisi,” kata pria asal Prancis itu.
Negosiator dari Parlemen Eropa, politikus liberal Belgia Guy Verhofstadt, juga memperingatkan bahwa Parlemen Eropa masih akan menetapkan syarat-syarat untuk kesepakatan Brexit. Parlemen Eropa di Strasbourg harus menyetujui secara resmi pengaturan Brexit, seperti juga pemimpin pemerintahan Uni Eropa dan Komisi Eropa. Verhofstadt sebelumnya mengatakan bahwa hak-hak warga Inggris yang tinggal di UE dan hak warga UE di Britania Raya harus diatur secara hukum.