Para auditor telah melakukan penelitian di empat negara UE terkait pembayaran dana koherensi dan subsidi pertanian, yang bersama-sama merupakan pengeluaran terbesar UE. Para peneliti menyatakan bahwa hampir tidak ada informasi yang tersedia secara publik mengenai besarnya campur tangan kepentingan dalam pengelolaan pengeluaran UE.
Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai tingkat dan cakupan konflik semacam ini. Tidak semua ketidaksesuaian dilaporkan ke Brussel, atau mereka ditemukan dan diperbaiki di tingkat nasional sebelum Komisi meminta dana.
Sesuai aturan UE saat ini, setiap orang yang berurusan dengan subsidi UE (baik di tingkat UE maupun nasional) wajib menghindari konflik kepentingan. Jika diduga atau teridentifikasi adanya konflik kepentingan, pemerintah yang bersangkutan harus memastikan individu tersebut melepaskan tugasnya.
Badan Audit Eropa menyatakan bahwa di banyak negara UE, penandatanganan dokumen yang disebut 'pernyataan pribadi' adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghindari konflik kepentingan. Sebelumnya juga ditemukan bahwa di banyak negara UE tindakan baru diambil setelah penyalahgunaan telah terjadi.
Para peneliti juga menemukan bahwa di keempat negara yang diperiksa (Jerman, Hungaria, Malta, dan Rumania) pernyataan pribadi tidak diwajibkan bagi para menteri yang terlibat dalam keputusan tentang program UE dan pemberian subsidi UE.
Para auditor menilai bahwa negara-negara UE sangat menekankan deteksi konflik kepentingan dalam kontrak pemerintah mereka sendiri, namun kurang memperhatikan titik lemah dalam proses dan prosedur mereka sendiri.