Jumlah negara UE yang menolak untuk menaikkan anggaran multi-tahun Uni Eropa dari tahun 2021 hingga 2027 terus bertambah. Swedia, Austria, dan Denmark bergabung dengan perlawanan Belanda dan Jerman terhadap kenaikan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konfrontasi dalam pengambilan keputusan Eropa antara pemerintah negara anggota UE, Komisi Eropa, dan Parlemen Eropa.
Kelima negara ini tidak ingin menghabiskan lebih dari 1 persen dari pendapatan gabungan Eropa selama tujuh tahun ke depan, demikian terungkap di Luksemburg tempat para menteri Keuangan UE mengadakan pertemuan selama dua hari. Komisi Eropa berpendapat anggaran multi-tahun harus dinaikkan menjadi 1,11 persen, sedangkan Parlemen Eropa bahkan menganggap 1,3 persen diperlukan.
Menurut Menteri Austria Eduard Müller, UE tidak bisa mengabaikan "koalisi lima pembayar bersih" ini. "Setelah Inggris keluar dari UE, kami membiayai 40 persen rumah tangga Eropa. Situasi ini harus diperhitungkan." Komisi dan Parlemen Eropa berpendapat bahwa dengan bertambahnya tugas dan pekerjaan (Kebijakan Iklim, Lingkungan!), anggaran yang lebih besar pun dibutuhkan.
Menteri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan bahwa 1 persen dari total perekonomian sudah "lebih dari cukup". Pada saat yang sama, kerangka keuangan multi-tahun (mfk) harus segera dimodernisasi, ujar dia. "Mari kita mulai abad ke-21 dengan tema-tema seperti inovasi, perubahan iklim, dan pengawasan perbatasan."
Menurut Komisaris UE Günther Oettinger (anggaran), anggaran harus tumbuh agar dapat memenuhi semua keinginan negara anggota, ia memperingatkan pada hari Rabu di Brussels. Negara-negara anggota UE harus mencapai kesepakatan secara bulat mengenai mfk.
Para perdana menteri dan presiden negara-negara UE harus mengambil sikap mengenai kemungkinan kenaikan anggaran pada KTT mereka tanggal 17 – 18 Oktober. Pada agenda pertemuan itu juga termasuk kemungkinan keluarnya Inggris dari UE, serta pengangkatan kandidat Prancis baru untuk Komisi Eropa.