Harus ada larangan Eropa atas penggunaan produk buatan yang berbahaya seperti bahan kimia PFAS. Hal ini diusulkan oleh menteri Belanda Stientje van Veldhoven (Lingkungan Hidup) kepada rekan-rekan sejawatnya di Uni Eropa di Brussel.
Dengan pelarangan izin (usulan pembatasan), PFAS dan produk serupa lainnya akan dilarang dalam semua penggunaan yang tidak esensial. Denmark, Swedia, Luksemburg, Belgia, Austria, Italia, dan Prancis mendukung usulan Belanda tersebut.
Menteri Belanda Van Veldhoven mengatakan dalam sebuah tanggapan: “Saya berpendapat kita harus menutup keran untuk PFAS. Lapisan teflon mungkin berguna pada wajan, namun zat-zat ini tidak pernah terurai di lingkungan kita dan dapat berbahaya bagi kesehatan kita. PFAS masih terus masuk ke negara kita setiap hari dari berbagai arah. Kita tidak bisa menyelesaikan ini sendirian dan harus mengatasi masalah ini di seluruh Eropa.”
Pada tahun 2018 diketahui bahwa PFAS terdapat dalam jumlah sangat kecil di seluruh tanah di negeri ini. PFAS adalah nama gabungan untuk sekitar 6000 zat buatan manusia, beberapa di antaranya diduga bersifat karsinogenik. Jelas bahwa zat-zat ini sekali masuk ke lingkungan tidak pernah terurai. Bahan tersebut digunakan antara lain pada lapisan anti lengket di wajan, pakaian tahan air, dan reflektor.
Baru-baru ini diketahui bahwa kandungan PFAS di tanah jauh melampaui standar yang diizinkan, Pemerintah Belanda kemudian memberlakukan larangan transportasi tanah yang terkontaminasi. Akibatnya, konstruksi baru hampir terhenti di mana-mana. Pemerintah kemudian melonggarkan kriteria tersebut namun juga memutuskan untuk bekerja menuju larangan yang berlaku di seluruh UE.
Yang istimewa dari usulan pembatasan saat ini adalah bahwa semua zat PFAS berbahaya, sekitar 6000 total, untuk pertama kalinya akan dilarang sekaligus. Ini mencegah penggantian salah satu PFAS dengan jenis serumpun lainnya.
Diperkirakan pelarangan ini akan mulai berlaku dalam waktu lima tahun. Langkah pertama adalah Belanda menjelaskan mengapa pembatasan ini diperlukan, termasuk risiko, alternatif, biayanya, dan manfaat yang diharapkan bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya Komisi Eropa, dan akhirnya pemerintahan UE serta Parlemen Eropa yang akan mengambil keputusan.