Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terancam kehilangan dukungan dari sekutu koalisinya di Dewan Rakyat, Partai Unionis Demokratik (DUP) Irlandia Utara, dalam negosiasi keluarnya dari Uni Eropa. Partai Konservatif Johnson tidak memiliki mayoritas sendiri di Dewan Rakyat di London, dan sangat membutuhkan dukungan DUP.
Johnson sedang merundingkan kesepakatan bea cukai dan pajak pertambahan nilai baru dengan Uni Eropa untuk Irlandia Utara, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Pimpinan DUP menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendukung rencana Brexit Johnson karena hal itu akan membuat Irlandia Utara menjadi lebih terpisah dari Britania Raya. Penolakan dari DUP merupakan pukulan besar bagi perdana menteri Inggris, hanya beberapa jam sebelum ia tiba di Brussel untuk menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa guna pembicaraan terakhir mengenai kesepakatan Brexit.
Status masa depan Irlandia Utara dianggap sebagai hambatan terbesar dalam negosiasi. Antara Irlandia dan Irlandia Utara nanti akan menjadi satu-satunya perbatasan darat antara Uni Eropa dan Inggris. Semua pihak ingin menjaga perbatasan ini tetap terbuka tanpa pemeriksaan perbatasan, tetapi Boris Johnson ingin Britania Raya keluar juga dari serikat pabean dengan Uni Eropa. Kedua keinginan ini sangat bertentangan satu sama lain.
Partai DUP Irlandia Utara sebelumnya juga menentang kesepakatan Brexit dari mantan perdana menteri May, yang telah tiga kali ditolak di parlemen. Jika Johnson berhasil mencapai kesepakatan baru, ia harus kembali mengajukannya untuk disetujui oleh anggota parlemen. Namun, Partai Konservatifnya tidak memiliki mayoritas parlemen.
Sementara itu, nilai tukar poundsterling Inggris turun 0,5% terhadap dolar dan euro hanya dalam beberapa menit setelah pernyataan dari DUP.
Sementara itu, di Brussel sebuah draf kesepakatan Brexit telah disiapkan, menurut laporan EURACTIV. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa negosiasi Brexit berada pada tahap akhir dan ia berharap kesepakatan bisa dicapai minggu ini.
Namun, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengatakan para pemimpin Uni Eropa kemungkinan harus kembali mengadakan pertemuan akhir bulan ini untuk melanjutkan pembicaraan Brexit sebelum batas waktu 31 Oktober.