Di parlemen Inggris, pekan ini diperkirakan akan kembali terjadi debat sengit mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kemungkinan akan terjadi konfrontasi parlemen lagi terkait strategi Brexit seperti yang pernah terjadi sebelumnya dengan Theresa May dan Boris Johnson.
Dewan Rakyat akan membahas rancangan undang-undang tersebut pada hari Senin yang mungkin memakan waktu beberapa hari. Puluhan anggota parlemen dari Partai Konservatif berpotensi menolak rencana pemerintah dan mengajukan amandemen untuk melemahkan undang-undang tersebut. Perdana Menteri menyerukan kepada anggota parlemen untuk tidak kembali ke "perdebatkan yang menyebalkan musim gugur lalu," saat terjadi perselisihan mengenai Brexit yang memecah partai.
Johnson telah mengajak anggota parlemen dari Partai Konservatif-nya untuk mendukung rancangan undang-undang yang kontroversial tersebut, meskipun sudah jelas bahwa Inggris akan berbenturan dengan Uni Eropa dan rancangan tersebut juga menjadi perbincangan di dalam partainya sendiri. Johnson mengatakan bahwa undang-undang itu diperlukan untuk melindungi integritas politik dan ekonomi Inggris.
Undang-undang baru ini bertujuan mengatur perdagangan antar wilayah Inggris setelah Brexit dengan baik. Pemerintah merevisi kesepakatan yang telah dibuat tahun lalu dengan Uni Eropa mengenai rezim perdagangan di Irlandia Utara. Menteri untuk Irlandia Utara, Brandon Lewis, mengakui bahwa rancangan tersebut "melanggar hukum internasional," meski dengan cara yang "sangat spesifik dan terbatas."
Parlemen Eropa dalam tanggapannya sudah menyatakan tidak akan menyetujui kesepakatan Brexit jika London mundur dari kesepakatan bea cukai yang telah dibuat untuk Irlandia Utara. Tanpa persetujuan bersama atas undang-undang Brexit tersebut, juga tidak akan ada perjanjian perdagangan antara negara-negara Uni Eropa dan Inggris, yang dikenal sebagai Brexit tanpa kesepakatan yang keras (hard no-deal Brexit).
Para penentang Brexiteers menduga bahwa Johnson ingin sengaja mengambil risiko terjadinya hard-no-deal Brexit, agar Inggris tidak perlu mematuhi beberapa aturan perdagangan Uni Eropa. Dewan Rakyat tahun lalu telah beberapa kali menyatakan, dengan dukungan dari anggota Konservatif yang ragu-ragu, bahwa dalam kondisi apapun harus ada kesepakatan dengan Uni Eropa.