Sejak 2020, Bulgaria mengalami ketidakstabilan politik, terutama akibat korupsi dan politik kroni. Ketidakstabilan ini menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Boyko Borisov setelah gelombang protes besar-besaran.
Pada pemilihan ini, partai GERB yang dipimpin oleh Perdana Menteri Borisov tampaknya kembali menjadi pesaing kuat, meskipun kemudian mencari mitra koalisi yang stabil kemungkinan besar akan tetap sulit. Sementara itu, dukungan terhadap partai sayap kanan ekstrem Vazrazhdane yang mengambil posisi ultranasionalis dan pro-Rusia semakin meningkat.
Lanskap politik Bulgaria tetap terbagi oleh ketegangan antara sentimen pro-Barat dan pro-Rusia, yang menghasilkan pemilih yang terpecah-pecah. Sementara GERB dan Vazrazhdane mungkin dapat membentuk koalisi, pengaruh faktor geopolitik eksternal juga berperan.
Vazrazhdane, yang dipimpin oleh pengusaha pro-Rusia Kostadin Kostadinov, baru-baru ini berhasil melalui undang-undang yang melarang promosi LGBTQ, mirip dengan undang-undang serupa di Rusia. Sikap keras dalam isu budaya dan migrasi ini telah memberikan partai tersebut peningkatan dukungan dari pemilih.
Pengamat pemilu khawatir Bulgaria bisa mengikuti arah yang sama seperti Georgia dan sebelumnya di Slovakia, di mana partai-partai yang bersahabat dengan Moskow menentang arah yang terlalu pro-UE.
Bulgaria telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007, tetapi ketidakstabilan politik dan dugaan hubungan dekat antara politisi korup dan pebisnis mencurigakan menimbulkan banyak hambatan dalam integrasi Eropa. Dalam pemilihan terakhir, hanya 34 persen pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara.
Apatinya masyarakat ini menyulitkan para politisi untuk membangun kepercayaan dan melaksanakan reformasi yang telah lama ditunggu, termasuk transisi ke mata uang euro. Bulgaria awalnya ingin bergabung dengan zona euro tahun depan, tetapi proses ini tertunda akibat ketidakstabilan politik. Selain itu, di antara negara-negara UE masih ada keberatan terhadap penerimaan Bulgaria ke wilayah perjalanan bebas Schengen.