Pemerintah Konservatif Inggris di bawah pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson melanjutkan proses untuk mengesahkan undang-undang keluar dari Uni Eropa di DPR. Para anggota parlemen Inggris memberikan suara mendukung dengan 358 suara berbanding 234 suara menolak untuk melanjutkan pembahasan.
Ini berarti pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson kini dapat melanjutkan pekerjaannya lebih jauh. Ini juga menandakan langkah penting telah diambil kembali. Undang-undang tersebut harus melewati beberapa tahapan di parlemen. Undang-undang lengkap harus disahkan paling lambat tanggal 9 Januari. Johnson ingin agar Kerajaan Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada akhir bulan depan (dalam 42 hari).
Perdana Menteri Boris Johnson telah melakukan perubahan besar terhadap rancangan undang-undang sebelum sesi pertama parlemen baru. Berbagai kompromi yang sebelumnya ditambahkan Johnson tahun ini untuk mengakomodasi partai oposisi telah dihapus kembali oleh perdana menteri.
Dalam versi baru ini, Johnson menghilangkan opsi perpanjangan masa transisi. Jika sebelum akhir tahun 2020 tidak ada kesepakatan perdagangan yang dicapai dengan Uni Eropa, maka Kerajaan Inggris akan tetap keluar dan berisiko terjadi perpecahan yang kacau. Menurut sumber di Downing Street, Johnson menargetkan kesepakatan perdagangan seperti antara UE dan Kanada, yang hanya berfokus pada barang dan tidak pada jasa.