House of Commons Inggris mengadakan sidang pada hari Sabtu mengenai kesepakatan yang dicapai Perdana Menteri Boris Johnson dengan Uni Eropa untuk keluarnya Kerajaan Inggris dari UE. Sangat jarang House of Commons mengadakan sidang pada hari Sabtu. Terakhir kali terjadi saat Perang Falkland pada tahun 1982.
Johnson saat ini sedang berusaha keras untuk mendapatkan mayoritas di House of Commons. Partai oposisi telah menyatakan akan menolak dan juga partai pro-Britania Irlandia Utara Democratic Unionist Party (DUP), yang dapat membantu Konservatif mendapatkan mayoritas, turut menentang.
Partai oposisi Labour, Liberal Democrats, dan Skotlandia SNP menginginkan referendum kedua. DUP dari Irlandia Utara, mitra pendukung pemerintahan, juga tidak bersedia mendukung Johnson. Bahkan pimpinan Partai Brexit Nigel Farage tidak terkesan. Fakta bahwa Irlandia Utara akan tetap mengikuti aturan pasar internal Eropa, meskipun secara hukum akan menjadi bagian dari sistem bea cukai Inggris, bagi Farage tidak cukup.
Kesepakatan baru sebenarnya berarti “tidak ada brexit”, tulisnya dalam sebuah tweet. “Kami tidak akan menerima apa pun selain brexit yang jelas, Boris,” ujarnya. Menurut Farage, kesepakatan itu akan menyebabkan negosiasi bertahun-tahun mengenai perjanjian perdagangan bebas yang sudah kita tahu tidak akan kita dapatkan. Jujur saya rasa itu harus ditolak.
Diperkirakan beberapa rancangan amandemen oleh anggota parlemen akan diajukan untuk pemungutan suara sebelum akhirnya kesepakatan tersebut diputuskan. Salah satu amandemen yang telah diumumkan kemungkinan mengenai penundaan pemungutan suara.
Jika amandemen itu disetujui dan terjadi penundaan seminggu, maka tidak akan ada waktu untuk menyelesaikan deal tepat waktu (sebelum 31 Oktober). Johnson pada akhirnya akan dipaksa untuk meminta penundaan kepada UE meski bertentangan dengan keinginannya.
House of Commons sebelumnya telah tiga kali menolak kesepakatan yang dibuat Perdana Menteri saat itu Theresa May dengan Brussel.