Pemerintah Denmark melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan untuk mengurangi birokrasi dalam regulasi Eropa. Penekanannya adalah pada pengurangan beban administratif bagi perusahaan dan warga.
Salah satu tema penting lainnya adalah memperkuat ketahanan pangan. Denmark ingin mempercepat pengambilan keputusan Eropa mengenai izin penggunaan teknologi rekayasa genetika baru dalam pertanian. Tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara UE dan di Parlemen Eropa, tetapi Denmark berharap dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa bulan mendatang.
Masa depan Kebijakan Pertanian Bersama juga termasuk dalam agenda. Ada pembahasan mengenai penghapusan aturan-aturan usang serta penguatan inovasi dan keberlanjutan dalam sektor tersebut. Namun, pihak Denmark belum memberikan pernyataan mengenai isu-isu kontroversial seperti kemungkinan pemotongan anggaran pertanian Eropa.
Di dalam negeri, Denmark tengah menyiapkan sistem pajak baru untuk emisi gas rumah kaca di sektor pertanian. Model yang disebut "tripartite" ini dikembangkan bersama organisasi petani dan serikat pekerja Denmark. Pajak tersebut direncanakan mulai diberlakukan di Denmark pada tahun 2030. Pajak semacam ini juga berpotensi diterapkan di tingkat UE.
Menurut majalah agraria Denmark Landbrugsavisen, para petani Denmark khawatir pajak ini akan merugikan posisi kompetitif mereka. Walaupun rencana Denmark menyediakan kompensasi dan dukungan bagi inovasi, kekhawatiran mengenai dampak ekonomi bagi usaha pertanian menengah tetap ada.
Sementara itu, perlawanan terhadap aturan lingkungan di bidang pertanian terus bertambah di bagian lain Eropa. Protes petani terhadap kewajiban dari Green Deal semakin keras, dan berbagai organisasi kepentingan menyerukan penundaan atau penghapusan langkah-langkah iklim yang membatasi kegiatan usaha mereka.
Di dalam Parlemen Eropa, tekanan politik untuk meninjau kembali kewajiban Green Deal semakin meningkat. Semakin banyak partai yang menginginkan pelonggaran atau penundaan aturan iklim. Oleh karena itu, selama masa kepresidenannya Denmark harus menyeimbangkan antara ambisi keberlanjutan dan dukungan politik di UE.