Kebangkitan ekstremisme sayap kanan yang kekerasan di Eropa Tenggara mengancam stabilitas politik di wilayah tersebut, terutama di Kosovo, Bosnia dan Herzegovina, serta Serbia. Kesimpulan ini diambil oleh pusat studi independen Belanda, Hague Center for Strategic Studies (HCSS), dalam sebuah laporan tentang negara-negara Balkan. Destabilisasi terbesar menurut para peneliti disebabkan oleh Rusia.
Untuk mengurangi loyalitas negara-negara Balkan terhadap Eropa lainnya, Rusia menggunakan berbagai strategi untuk memecah belah dan membangkitkan sentimen etno-nasionalis, demikian disampaikan.
Enam negara Balkan telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa, tetapi beberapa negara UE masih ragu-ragu mengenai hal tersebut.
Menurut penelitian tersebut, Rusia memanfaatkan perasaan identitas Slavia yang sama, terutama di kalangan orang Serbia. Moskow juga menggunakan otoritas gereja Ortodoks untuk mengangkat nilai-nilai tradisional yang berlaku, misalnya di Serbia.
"Di Bosnia dan Herzegovina, Rusia misalnya berusaha menggambarkan Muslim sebagai fundamentalis berbahaya, sehingga memicu islamofobia. Klaim serupa dibuat terhadap Muslim di Kosovo dalam upaya untuk melemahkan usaha mereka mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara berdaulat," kata salah satu peneliti.
Kampanye disinformasi anti-Barat dan propaganda di media turut memperkuat pengaruh Rusia. Informasi palsu semacam itu juga disebarkan oleh elit politik yang simpatik terhadap agenda Rusia, menurut laporan tersebut.
Laporan itu juga mencatat bahwa organisasi paramiliter turut berkontribusi pada kebangkitan ekstrem kanan. Rusia hadir di wilayah tersebut melalui geng motor yang didanai Moskow, dukungan terhadap Tentara Kosak Serbia, dan yang disebut kamp pelatihan militer patriotik untuk kaum muda.
Militer dari Balkan kadang-kadang juga diundang untuk berlatih di Rusia, kata studi HCSS. Banyak orang Serbia juga dilaporkan telah pergi ke timur Ukraina untuk membantu pasukan paramiliter Rusia di sana.
Kebangkitan kecenderungan ekstrem kanan tidak hanya menghambat kemajuan demokrasi di negara-negara tersebut, tetapi juga dapat mempersulit proses keanggotaan Uni Eropa, peringatan Rrustemi. Pekan lalu, parlemen Makedonia Utara membubarkan dirinya sendiri dan mengumumkan pemilihan dini. Ini terjadi delapan bulan sebelum berakhirnya masa jabatan saat ini.
Langkah itu menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Zoran Zaev setelah Uni Eropa menolak menetapkan tanggal untuk memulai pembicaraan mengenai penerimaan penuh ke blok UE. Zaev menyebut keputusan itu sebagai "kesalahan historis".
Menurut sebagian besar negara anggota UE, saatnya sudah tepat bagi Makedonia Utara dan Albania untuk memulai pembicaraan keanggotaan, namun terutama Prancis dan Belanda bersikeras menolak, meskipun ada kekhawatiran akan campur tangan Cina dan Rusia yang meningkat di Balkan. Prancis berpendapat bahwa UE harus terlebih dahulu mereformasi proses keanggotaan. Belanda menilai khususnya di Albania masih banyak yang harus dilakukan dalam memerangi kriminalitas dan korupsi.