Menurut para anggota FDP, undang-undang UE yang direncanakan jauh melampaui apa yang dianggap praktis dan wajar, dan mereka khawatir hal tersebut akan merugikan perekonomian Jerman. Sikap blokade ini sebelumnya menuai kritik tajam dari politisi SPD dan Partai Hijau, yang juga berselisih dengan FDP mengenai pendanaan transisi pertanian yang diinginkan.
Sama seperti di negara UE lain, dalam koalisi Jerman berlaku aturan bahwa dalam perbedaan pendapat politik, para menteri memilih untuk tidak memberikan suara pada keputusan UE. Karena Italia juga di Brussel memutuskan untuk abstain pada menit terakhir, proposal tersebut gagal mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan.
Karena blokade di Jerman, persetujuan undang-undang rantai pasokan Eropa sementara ini dihentikan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah arahan tersebut dapat disetujui sebelum pemilihan Eropa pada awal Juni. Belanda (seperti beberapa negara UE lainnya) sudah memiliki peraturan due diligence sebagai bagian dari undang-undang tentang Perusahaan Bertanggung Jawab Secara Sosial, namun peraturan ini masih bersifat terbatas dan sukarela.
Di Jerman, sejak 2023 berlaku undang-undang nasional yang mewajibkan perusahaan besar untuk menjamin ketaatan terhadap norma internasional dalam hal hak asasi manusia dan lingkungan di rantai pasokan mereka sendiri. Undang-undang UE akan berlaku untuk perusahaan dengan minimal 500 karyawan, termasuk yang tidak berkantor pusat di negara anggota UE tetapi menghasilkan omset tinggi di UE.
Dalam aturan 'pengelolaan hati-hati', perusahaan tidak hanya harus menilai perilaku mereka sendiri terkait hak asasi manusia dan dampak lingkungan dan iklim, tetapi juga perilaku pemasok (terutama bahan baku) dan pembeli mereka. Pelanggaran dapat mengakibatkan denda.
Perusahaan yang lebih kecil dengan minimal 250 karyawan harus mematuhi peraturan jika mereka memperoleh omzet 20 juta euro dari industri tekstil, pertanian dan produksi makanan, atau penambangan dan pengolahan bahan mineral.
Dengan demikian, misalnya, pengolah makanan tidak hanya harus memeriksa apakah pemasok kentang, bawang, atau bit gula mereka mematuhi peraturan UE tentang pestisida, tetapi juga, misalnya, apakah pembeli mereka membayar upah minimum yang diatur oleh hukum.