Pemerintah Inggris juga akan mengajukan RUU yang diperlukan untuk memungkinkan pemisahan Brexit dari Uni Eropa kepada Dewan Rakyat. Kemungkinan undang-undang tersebut akan diajukan ke parlemen pada hari Senin, bersamaan dengan proposal Brexit yang belum dibahas pada hari Sabtu.
Perdana Menteri Boris Johnson ingin parlemen menyetujui kesepakatan brexitnya. Namun, pada hari Sabtu, Dewan Rakyat memilih amandemen yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut baru akan disetujui setelah legislasi terkait diterapkan.
Selain itu, kabinet mengajukan proposal untuk investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kejahatan. Pemungutan suara mengenai hal ini akan dilakukan pada hari Selasa, lapor Sky News. Pertanyaannya adalah apakah ketua parlemen John Bercow mengizinkan prosedur tersebut.
Hakim tertinggi di Skotlandia belum akan membuat keputusan pada hari Senin mengenai apakah Perdana Menteri Johnson telah mematuhi hukum dengan mengirim surat-surat yang bertentangan kepada Uni Eropa. Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan kasus yang diajukan oleh sejumlah penentang brexit ini. Tanggal sidang berikutnya masih akan dijadwalkan.
Pemerintah Inggris sebelumnya berjanji di pengadilan bahwa Johnson tidak akan menghalangi perintah parlemen. Dengan mengirim surat-surat yang bertentangan ke Brussel, para pengacara dari tiga penentang brexit berpendapat bahwa ia tidak memenuhi janji tersebut.
Setelah pada hari Sabtu Johnson gagal meloloskan kesepakatannya di parlemen, ia diwajibkan meminta penundaan kepada Uni Eropa. Meskipun ia melakukan permintaan itu dalam satu surat, kemudian ia mengirim surat pribadi yang meminta para pemimpin Uni Eropa agar tidak memberikan penundaan tersebut.
Jika pengadilan memutuskan bahwa Johnson telah berbuat salah, secara teori ia bisa dikenakan denda atau bahkan hukuman penjara, lapor The Guardian. Pemerintah meminta pengadilan untuk menghentikan kasus tersebut karena Johnson dianggap telah memenuhi kewajibannya. Namun, hakim tidak menyetujui permintaan itu.