Pemerintah Islandia mengumumkan bahwa pada 29 Agustus akan diadakan referendum mengenai kelanjutan negosiasi keanggotaan Uni Eropa. Perdana Menteri Kristr煤n Frostad贸ttir menyebut referendum ini krusial bagi masa depan negara tersebut.
Referendum ini bertujuan untuk meminta penduduk memilih apakah negosiasi, yang dihentikan pada tahun 2014, harus dilanjutkan. Jika hasilnya positif, akan diadakan referendum kedua tentang keanggotaan aktual di Uni Eropa.
Mayoritas Mendukung
Islandia mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada 2009, namun pembicaraan dihentikan pada 2013 dan permohonan dicabut pada 2015 di bawah pemerintahan euroskeptis. Saat ini banyak warga Islandia menginginkan pembukaan kembali negosiasi tersebut.
Promotion
Survei Gallup terbaru menunjukkan bahwa 57% populasi setuju melanjutkan negosiasi Uni Eropa, sementara 30% menolak. Kenaikan biaya hidup dan ketegangan geopolitik baru-baru ini berperan penting dalam minat yang diperbarui ini.
Stabilitas
Uni Eropa mungkin menawarkan lebih dari sekadar manfaat ekonomi; juga diharapkan dapat menjamin stabilitas dan keamanan. Perubahan geopolitik, seperti invasi Rusia ke Ukraina, memperkuat argumen untuk keanggotaan Uni Eropa.
Pemerintah Islandia menegaskan bahwa referendum ini bukan tentang keanggotaan, melainkan kelanjutan pembicaraan. Tujuan akhirnya adalah memposisikan Islandia sebagai anggota penuh Uni Eropa.
Dalam beberapa minggu ke depan, parlemen harus menyetujui keputusan atas usulan ini agar referendum 29 Agustus dapat berlangsung. Perdana Menteri Frostad贸ttir menekankan bahwa dengan keanggotaan Uni Eropa, Islandia akan memperoleh akses ke keputusan lembaga penting Uni Eropa, yang berpengaruh pada masa depan Islandia di dunia yang berubah.