Sejak pertengahan Oktober tahun lalu, polisi perbatasan melakukan pemeriksaan selektif di perbatasan dengan Polandia, Ceko, dan Swiss. Pada September 2015, mereka juga memberlakukan pemeriksaan di perbatasan Jerman-Austria. Jumlah migran yang masuk secara ilegal ke negara tersebut belakangan menurun, tetapi mereka yang ingin mengajukan suaka umumnya tetap mendapatkan akses ke negara tersebut.
Partai Hijau menekankan bahwa pemeriksaan ini bertentangan dengan Perjanjian Schengen, yang menjamin kebebasan bergerak di dalam Uni Eropa. Partai tersebut bahkan menyerukan Komisi Eropa untuk turun tangan dan mengakhiri pemeriksaan ini.
Meski mendapat kritik, mitra besar koalisi yang lain, SPD, menyatakan mendukung pelestarian pemeriksaan perbatasan, meskipun dalam bentuk pemeriksaan acak. Partai ini melihat pemeriksaan sebagai alat yang diperlukan untuk menjamin keamanan di dalam negeri, terutama mengingat meningkatnya tekanan migrasi dan ancaman teroris baru-baru ini. FDP hingga saat ini mendukung perpanjangan pemeriksaan tersebut.
Bukan hanya di Jerman sendiri, tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Belanda, terdapat seruan untuk memperketat pemeriksaan perbatasan. Di Belanda, koalisi empat partai sayap kanan yang baru dibentuk di bawah pimpinan PVV Geert Wilders telah memutuskan untuk secara signifikan memperluas pemeriksaan sementara yang sudah ada.
Keberadaan beberapa juta pencari suaka dan pengungsi di Jerman tetap menjadi topik yang sangat kontroversial dalam politik dan masyarakat Jerman. Perdebatan ini semakin memanas oleh serangan teroris baru-baru ini di Solingen, di mana tiga orang ditikam hingga tewas. Diduga pelaku adalah seorang pria Suriah berusia 26 tahun, yang permohonan suakanya baru-baru ini ditolak. Pria tersebut akan segera dideportasi.
Pemimpin oposisi Friedrich Merz (CDU) menyerukan koalisi pemerintah SPD, FDP, dan Partai Hijau untuk menghentikan sepenuhnya penerimaan pengungsi dari Suriah dan Afghanistan. Ia mendesak langkah-langkah lebih ketat untuk mengendalikan arus migran. Kanselir Olaf Scholz menanggapi dengan menekankan bahwa hak individual atas suaka "tetap utuh," dan Jerman akan memenuhi kewajiban internasionalnya.