Pemimpin Partai Brexit Nigel Farage telah menawarkan koalisi kepada Konservatif Inggris dalam pemilu mendatang, namun tawaran tersebut telah ditolak oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Farage menawarkan untuk tidak mengajukan calon sendiri jika Konservatif bersedia mengesampingkan kesepakatan Brexit mereka dengan Uni Eropa.
Farage menjelaskan saat mempresentasikan program pemilihannya bahwa Partai Brexit tidak menginginkan kerja sama apapun ataupun campur tangan dari Uni Eropa, termasuk kesepakatan Brexit yang telah disetujui oleh Johnson dan para pemimpin pemerintahan Uni Eropa.
Farage menyatakan bahwa kesepakatan antara perdana menteri dan Uni Eropa “bukanlah Brexit.” Inggris Raya akan mengalami semua kerugian keanggotaan UE tanpa mendapat suara apapun. Pemimpin Partai Brexit mengancam Johnson dengan kata-kata kuat: Farage mengumumkan akan mengajukan calon sendiri di semua distrik dan daerah pemilihan jika Johnson menolak untuk membuat pakta pemilu.
Menurut pers Inggris, Boris Johnson telah meninggalkan gagasan keluar dari Inggris tanpa kesepakatan (no-deal), meskipun teks program pemilu Konservatif belum dipresentasikan. Johnson selama beberapa bulan terakhir selalu menyatakan ingin keluar dari UE pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan. Namun situasi berubah setelah tanggal tersebut berlalu.
Pemerintahan Johnson sampai saat ini sepenuhnya mengecualikan aliansi dengan Partai Brexit. Perdana Menteri menjalankan kampanye dengan slogan “Get Brexit done.” Dengan ini Johnson menginginkan mayoritas sendiri yang cukup besar di parlemen Inggris untuk tetap bisa mengesahkan kesepakatan tersebut.
Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon dari Partai Nasional Skotlandia (SNP) ingin sebelum Natal mengajukan permintaan kepada pemerintah Inggris agar Skotlandia diberikan kewenangan untuk menggelar referendum kedua mengenai kemerdekaan.
SNP berencana menggelar referendum sekali lagi tahun depan tentang masa depan Skotlandia di Inggris Raya. Pemerintah Skotlandia membutuhkan izin dari London agar hal tersebut bisa terlaksana.
Sturgeon dapat meminta pemerintah Inggris melalui undang-undang khusus untuk mengalihkan kewenangan mengadakan referendum ke parlemen Skotlandia. Parlemen di Edinburgh harus menyetujuinya terlebih dahulu. Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan pada bulan September tidak berniat mengizinkan referendum kedua.