Hongaria telah menyatakan bahwa mereka akan membiarkan Presiden Rusia melakukan perjalanan bebas, terlepas dari tuduhan internasional. Perdana Menteri Viktor Orbán mengatakan negaranya tidak akan bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC tersebut.
Pemilihan Budapest sebagai lokasi menimbulkan ketidaksepakatan di dalam UE. Sementara beberapa negara anggota UE khawatir tentang sinyal politik yang dikirimkan, Orbán melihat pertemuan puncak ini sebagai keberhasilan diplomatik yang memperkuat profil internasionalnya.
Kedatangan Putin secara logistik cukup rumit. Wilayah udara UE ditutup untuk pesawat Rusia, sehingga diperlukan pengecualian khusus dari satu atau lebih negara anggota. Brussel menegaskan bahwa tanggung jawab atas hal ini berada pada otoritas nasional.
Promotion
Jika pertemuan ini berlangsung, itu akan menjadi kunjungan pertama Putin ke ibu kota UE sejak perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina pada tahun 2022. Hal itu saja sudah membuat pertemuan tersebut sangat sensitif secara politik dan sarat dengan simbolisme.
Di dalam NATO dan UE, terdapat kekhawatiran bahwa pertemuan bilateral di Budapest akan digunakan oleh Moskow untuk menyiratkan pengakuan internasional. Selain itu, pertemuan puncak tanpa partisipasi Eropa menurut diplomat dapat dilihat sebagai tanda kelemahan.
Orbán memanfaatkan kesempatan ini untuk memposisikan negaranya sebagai “pulau perdamaian”. Dengan begitu, ia menempatkan Hongaria kembali di antara Timur dan Barat, namun sekaligus sebagai pengecualian dalam Uni Eropa.
Sementara itu, lembaga-lembaga UE tengah memeriksa implikasi hukum, politik, dan keamanan dari rencana pertemuan tersebut. Brussel mempertimbangkan skenario di mana Uni secara tidak langsung terlibat dalam dukungan logistik atau pemberian akses ke wilayah udara.
Komisi Eropa bersikap hati-hati secara publik. Seorang juru bicara menyatakan bahwa setiap langkah menuju "perdamaian yang adil dan berkelanjutan untuk Ukraina" disambut baik, namun menekankan bahwa Putin dikenai sanksi dan bahwa setiap negara UE sendiri yang memutuskan pengecualian.