Greenpeace, Asosiasi Pelestarian Alam Finlandia, dan Amnesty International menyatakan bahwa terutama gas rumah kaca di sektor pertanian dan transportasi harus dikurangi. Kelompok lingkungan juga menyebutkan bahwa penebangan kayu skala besar merupakan ancaman besar terhadap penyerapan karbon di hutan-hutan Finlandia.
Industri kayu dan kertas dari hutan luas merupakan salah satu pilar penting ekonomi Finlandia, tetapi undang-undang Uni Eropa yang baru terkait pelestarian alam semakin memperketat persyaratan di sektor ini. Hal ini juga berlaku untuk industri kayu di negara-negara UE dengan hutan luas lainnya seperti Swedia, Norwegia, dan Ceko, Slovakia, dan Rumania.
Bukan pertama kalinya organisasi Finlandia mengambil langkah hukum. Pada tahun 2022 pernah diajukan keluhan serupa, tetapi ditolak karena undang-undang iklim saat itu masih terlalu baru untuk dinilai secara efektif. Namun sejak saat itu situasinya memburuk. Dalam laporan iklim tahunan tahun 2023, pemerintah Finlandia sendiri mengakui bahwa target iklim kemungkinan tidak akan tercapai, yang menjadi dasar gugatan saat ini.
Organisasi lingkungan tersebut mendasarkan kasusnya sebagian pada putusan terbaru Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) terhadap Swiss, yang memutuskan bahwa tindakan iklim yang tidak memadai merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kelompok Finlandia berharap putusan ini akan menjadi preseden untuk kasus mereka sendiri.
Pemerintah Finlandia membela diri dengan menyatakan bahwa mereka telah melakukan upaya signifikan untuk mencapai target iklim dan membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan langkah-langkah baru. Menteri Iklim dan Lingkungan Kai Mykkänen mengakui adanya masalah terkait penyimpanan karbon di hutan, namun menekankan bahwa masih ada rencana untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
Gugatan ini di Finlandia merupakan bagian dari tren yang lebih luas di Eropa, di mana kelompok lingkungan semakin sering menempuh jalur hukum terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam kebijakan iklim mereka. Di Jerman, sekelompok pemuda memenangkan kasus bersejarah terhadap pemerintah, yang mengarah pada undang-undang iklim yang lebih ketat.
Di Belanda, pemerintah juga dipaksa pengadilan pada 2019 untuk melakukan lebih banyak tindakan menangani perubahan iklim setelah gugatan yang diajukan oleh Yayasan Urgenda. Gugatan-gugatan semacam ini menekankan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk menangani perubahan iklim secara serius dan memenuhi kewajiban internasional mereka.